BNPB Beberkan Kerusakan Parah di Aceh: 37 Ribu Rumah Rusak, Puluhan Triliun Dana Pemulihan Dibutuhkan

JAKARTA Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatra, terutama Aceh, meninggalkan jejak kehancuran yang sangat luas. Laporan terbaru dari Kepala BNPB, Suharyanto, menggambarkan betapa parahnya dampak bencana ini terhadap kehidupan warga. Data itu dia sampaikan langsung dalam sebuah rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Aceh Besar.

Yang paling menyentuh adalah kondisi rumah penduduk. Suharyanto menyebut, tak kurang dari 37.546 unit rumah warga mengalami kerusakan. Angka itu mencakup segala tingkatan, dari yang rusak ringan, sedang, hingga berat.

“Kerusakan ini meliputi rumah masyarakat yang rusak sampai 37.546 unit, baik yang rusak berat termasuk yang hilang serta rusak sedang dan rusak ringan,” ujarnya.

Nah, kategori "rusak berat" ini juga mencakup rumah-rumah yang sama sekali hilang, tersapu oleh derasnya air bah. Penentuan kategori sedang dan ringan pun, menurutnya, punya kriteria tersendiri yang harus diperhatikan.

Namun begitu, kerusakan tak cuma berhenti di permukiman. Infrastruktur publik porak-poranda. Jembatan putus, jalan hancur, sekolah dan tempat ibadah rusak. Pondok pesantren, rumah sakit, sampai puskesmas pun tak luput. Lahan pertanian, kebun, sawah, bahkan peternakan dan perkantoran semua ikut terdampak. Kerugiannya jelas sangat signifikan.

Suharyanto dengan tegas menekankan bahwa data yang ada masih bersifat sementara. Tim di lapangan masih terus bekerja.

“Data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi,” tambahnya.

Di sisi lain, dari hasil koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, muncul gambaran tentang besarnya biaya yang diperlukan untuk membangun kembali Aceh. Perhitungan awal mereka menyebutkan, dibutuhkan anggaran hingga Rp25,41 triliun hanya untuk memulihkan kondisi seperti semula.

Anggaran sebesar itu rencananya akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur vital, membangun kembali jembatan dan jalan yang putus, serta merehabilitasi fasilitas publik dan sektor ekonomi warga.

"Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," imbuh Suharyanto.

Kini, proses pendataan dan pemulihan terus digeber. BNPB memastikan upaya ini dilakukan secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait, TNI, Polri, dan tentu saja pemerintah daerah. Tujuannya jelas: mempercepat penyaluran bantuan dan memastikan tidak ada satu pun kerusakan yang terlewat dari pemetaan.