PKB Dorong Kurikulum Hak Tubuh untuk Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Temu Nasional Pondok Pesantren yang secara spesifik menyoroti persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Islam tradisional. Pertemuan tersebut diinisiasi sebagai langkah strategis partai untuk tidak hanya mengantisipasi terjadinya kasus serupa, tetapi juga mendorong penerapan kurikulum orientasi hak pribadi bagi para santri.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa dunia pesantren. Ia menegaskan bahwa partainya tidak akan tinggal diam dan terus bergerak untuk membentengi lembaga pendidikan keagamaan tersebut dari dua ancaman utama.

“Itu sangat memprihatinkan. Dan kita terus bergerak. PKB tidak tinggal diam. Kita akan membentengi pesantren untuk dua hal, yang pertama mengantisipasi, tidak boleh terjadi lagi kekerasan di manapun, khususnya di pesantren,” ujar Cak Imin usai memberikan sambutan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (18/05/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa langkah kedua yang tak kalah penting adalah upaya rekonstruktif. PKB, menurutnya, akan terus bekerja memperbaiki sistem, termasuk mengusulkan agar seluruh lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar pesantren membekali siswa dengan pemahaman tentang hak-hak pribadi.

Cak Imin kemudian memaparkan konsep hak pribadi yang dimaksud, khususnya terkait hak atas tubuh. Ia mencontohkan praktik serupa yang sudah berjalan di sejumlah negara asing, di mana anak-anak sejak usia taman kanak-kanak diajarkan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh siapa pun.

“Apa itu hak-hak pribadi? Hak tubuh. Hak tubuh terutama siswa-siswi, santri, bahkan di beberapa negara sejak TK sudah diajari hak-hak tubuh yang tidak boleh disentuh oleh siapapun,” katanya.

Atas dasar itu, Cak Imin mendorong para kepala daerah untuk segera menerapkan kurikulum orientasi hak tubuh di wilayah masing-masing. Ia meminta bupati dan wali kota mengumpulkan seluruh pelaksana lembaga pendidikan guna menambahkan kewajiban orientasi tersebut bagi para siswa.

“Sehingga tidak ada lagi orang sembarangan,” ujarnya menegaskan.

Di sisi lain, ia juga meminta dukungan penuh dari para kiai dan ulama agar gerakan ini tidak hanya berhenti di lingkungan pesantren, tetapi bisa memotori perubahan di semua lini lembaga pendidikan, termasuk di perguruan tinggi yang juga kerap diwarnai kasus serupa. Ia mengajak pemerintah pusat untuk berkolaborasi dalam merealisasikan gerakan ini.

“Terima kasih gerakan ini kita teruskan. Mohon dukungan kepada semua kiai, para ulama, untuk menjadikan gerakan pesantren ini bukan hanya untuk pesantren tapi memotori semua gerakan lembaga pendidikan di semua lini termasuk di kampus yang juga terjadi,” katanya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Kehadiran aparat penegak hukum juga tampak melalui perwakilan Polri, yakni Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dirtipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah.