Di Hotel Shangrila, Selasa (3/2) lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak optimis. Ia baru saja menerima angka yang cukup menggembirakan. Penerimaan pajak netto Januari 2026 ternyata melonjak 30 persen dibandingkan posisi yang sama di tahun sebelumnya.
"Angka yang baru kami terima tadi, pajak Januari net tumbuh 30 persen dibanding tahun lalu,"
begitu penjelasan Purbaya di hadapan para wartawan.
Bagi sang menteri, capaian ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal awal yang positif, menunjukkan kinerja penerimaan negara sudah berada di jalur yang tepat sejak awal tahun. Ia juga menilai pertumbuhan ini sejalan dengan performa perekonomian nasional yang relatif masih terjaga.
Namun begitu, optimisme ini dibarengi dengan kewaspadaan. Dalam paparannya di Indonesia Economic Summit (IES) 2026, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali. Targetnya sederhana: defisit tahun ini tidak boleh melampaui capaian 2025 yang tercatat sebesar 2,92 persen dari PDB.
Jalan untuk sampai di titik ini tentu tidak mulus. Purbaya mengakui, perekonomian Indonesia sempat mengalami perlambatan pada tahun lalu. Tren penurunan itu bahkan sudah terlihat sejak 2024. Menghadapi situasi itu, pemerintah pun mengambil langkah. Kebijakan countercyclical diterapkan lewat perluasan ruang fiskal dan penyaluran berbagai stimulus ekonomi.
"Kami sukses menciptakan pembalikan arah ekonomi, dan pada saat yang sama menjaga level 3 persen. Itu membutuhkan keahlian,"
ujarnya dengan nada percaya diri.
Ke depan, disiplin fiskal akan tetap jadi kata kunci. Pemerintah memastikan defisit APBN tidak akan melampaui batas aman 3 persen dari PDB. Beragam instrumen kebijakan akan dimainkan untuk mendorong pertumbuhan, tapi tanpa mengorbankan stabilitas yang sudah dibangun.
"Kami tetap akan menggunakan APBN untuk mendorong pertumbuhan. Tapi kami paham batasnya,"
tegas Purbaya.
Lantas, bagaimana realisasi tahun lalu? Berdasarkan data sementara per 31 Desember 2025, defisit fiskal mencapai Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari PDB. Sementara itu, pendapatan negara berhasil direalisasikan sebesar Rp 2.756,3 triliun.
Kontribusi terbesar, tentu saja, datang dari sektor perpajakan. Penerimaannya menyumbang Rp 2.217,9 triliun. Rinciannya, penerimaan pajak mencapai Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target. Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai menyumbang Rp 300,3 triliun, nyaris menyentuh target yang ditetapkan.
Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 534,1 triliun. Ada juga hibah yang tercatat Rp 4,3 triliun.
Memandang ke tahun 2026, pemerintah sudah menetapkan target yang lebih tinggi. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.153,58 triliun. Angka besar ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.693,71 triliun, PNBP Rp 459,2 triliun, serta hibah sebesar Rp 666,27 miliar. Tantangan baru pun menunggu.
Artikel Terkait
IHSG Siang Ini Menguat 0,65 Persen ke 7.102,72, Ditopang Sektor Non-Keuangan
OJK: Arus Dana Asing Keluar Akibat Geopolitik Global, Bukan Fundamental Ekonomi Domestik
IHSG Dibuka Menguat 0,41 Persen ke 7.086, Seluruh Sektor Hijau di Awal Perdagangan
BNI Peringatkan Nasabah soal Modus Penipuan Digital yang Incar Data Sensitif Perbankan