Mendagri Akui Pembinaan Daerah Terlalu Represif, Kini Dorong Keseimbangan Insentif dan Pengawasan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai pendekatan pembinaan terhadap pemerintah daerah selama ini terlalu berat pada aspek pengawasan, sehingga perlu diimbangi dengan pemberian insentif agar kinerja daerah meningkat secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan yang berlangsung di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, Tito mengakui bahwa selama lima tahun menjabat sebagai Mendagri, ia menyadari pendekatan pembinaan yang diterapkan cenderung bersifat represif. “Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, (saya) pikir, ini kita ‘stick’ terus. Ibarat kelinci itu kan ada istilah stick and carrot. Kita kok (lebih banyak) nakut-nakutin mulu, ‘stick’ (aja), mana carrot-nya,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, keseimbangan antara pengawasan dan insentif menjadi krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tidak sepenuhnya menerapkan desentralisasi penuh. Ia menyebut sistem yang berjalan saat ini sebagai desentralisasi parsial, di mana pemerintah pusat tetap memegang peran dalam pembinaan dan pengendalian daerah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat program pembinaan daerah, termasuk melalui pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik.

Tito menegaskan bahwa penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu bagi daerah untuk terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Ia juga menyoroti peningkatan anggaran Kemendagri pada tahun 2026 sebagai peluang untuk memperkuat pendekatan pembinaan yang lebih seimbang. “Saya langsung menyampaikan kepada internal, saya bilang, kita go ahead, jalan terus (untuk memberikan insentif kepada daerah). Saya yakin bisa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi berdasarkan empat kategori utama, yaitu penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing. Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, Kota Bontang menjadi Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Utara.

Sementara itu, pada kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Tapin meraih Terbaik I tingkat kabupaten, disusul Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk tingkat kota, Kota Banjarbaru menjadi Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Selatan. “Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, Kabupaten Sukamara meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda menjadi Terbaik I dan Kota Banjarmasin Terbaik II, sementara tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Barat,” tuturnya.

Adapun pada kategori creative financing, Kabupaten Kotabaru meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih penghargaan pada tingkat provinsi. Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan insentif fiskal kepada para pemenang sebesar Rp1 miliar untuk Terbaik III, Rp2 miliar untuk Terbaik II, serta Rp3 miliar untuk Terbaik I dan tingkat provinsi.