Di ruang rapat Komisi XI DPR, Senin (26/1) lalu, Thomas Djiwandono menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Calon Deputi Gubernur BI itu memaparkan visinya di hadapan para wakil rakyat.
Langsung di awal, ia menyoroti kondisi ekonomi nasional yang menurutnya cukup solid. Inflasi yang terkendali dan pertumbuhan yang terjaga jadi fondasi utama. "Inflasi mengalami tren penurunan adalah sesuatu yang menurut saya memberikan ruang untuk ekonomi Indonesia ke depannya," ujar Thomas.
Angkanya pun ia sodorkan. Pertumbuhan kuartal keteka mencapai 5,04 persen. Sementara inflasi umum ada di 2,9 persen. Tapi Thomas punya catatan menarik.
"Sebenarnya kalau dikeluarkan emas itu di angka sekitar 1,5 persen," jelasnya. Artinya, inflasi inti kita jauh lebih rendah.
Di sisi lain, ketahanan sektor riil dan eksternal juga tampak bagus. Aktivitas manufaktur masih ekspansif. Yang paling mencolok, neraca perdagangan kita sudah surplus terus-terusan selama lebih dari lima tahun. "Surplus neraca perdagangan kita tetap baik. Sudah selama 67 bulan terakhir tetap konsisten surplus," tegasnya. Cadangan devisa pun disebut mendekati rekor tertinggi, jadi bantalan yang amat berharga.
Namun begitu, Thomas tak cuma bicara soal kondisi hari ini. Ia membawa sebuah konsep strategis yang ia sebut 'Gerak'. Ini adalah kerangka kebijakan yang dirancang agar BI bisa lincah dan adaptif. Tujuannya jelas: mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Strategi itu berdiri di atas lima pilar. Mulai dari penguatan tata kelola, efektivitas kebijakan, hingga resiliensi sistem keuangan. "Ada 5 semacam strategi tematik. Tematik yang saya ingin cetuskan pada hari ini," katanya.
Fondasi utamanya adalah tata kelola yang kuat, yang sudah dibangun sejak reformasi dan independensi BI di tahun 1999. Tapi di sini, Thomas memberi penekanan khusus. Sinergi dengan pemerintah dan OJK, menurutnya, mutlak diperlukan. Tapi satu hal yang tak boleh tergerus: independensi bank sentral.
"Artinya sinergi dengan stakeholder lain, sinergi dengan fiskal, sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya itu tidak mengurangi independensi bank Indonesia," tegasnya.
Lalu, bagaimana dengan cita-cita Indonesia Maju 2045? Thomas punya pandangan. Pertumbuhan tinggi saja tidak cukup. Itu harus dibarengi dengan pemerataan dan stabilitas jangka panjang. "Pertumbuhan yang tinggi harus inklusif dan harus berkelanjutan," ujarnya.
Kuncinya ada pada sinergi. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Ia lalu menjelaskan sebuah konsep yang ia usung: sinergi fiskal-moneter di level likuiditas dan suku bunga. Ini berbeda dengan burden sharing di masa pandemi. Konteksnya sekarang adalah mendorong pertumbuhan, bukan menanggung beban krisis.
"Saat ini hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal moneter khususnya di level likuiditas dan suku bunga," paparnya.
Ia mengakui, transmisi kebijakan suku bunga butuh waktu. Makanya, dukungan likuiditas yang memadai sangat krusial. Data menunjukkan, saat likuiditas perbankan naik, kredit terutama kredit investasi ikut merangkak naik.
Agenda jangka panjang lainnya adalah memperdalam dan memperkuat sektor keuangan. Thomas bahkan mengusulkan sebuah ide yang terdengar segar: konsep ketahanan sektor keuangan, atau "financial security".
"Kita ada istilah ketahanan pangan, ada istilah ketahanan energi, tetapi langkah baiknya kalau kita secara bersama memikirkan ketahanan sektor keuangan," katanya.
Di akhir, semua kembali pada kata 'keberlanjutan'. Itulah sasaran utamanya. Melalui implementasi UU P2SK, transformasi digital, dan peningkatan inklusi keuangan khususnya untuk UMKM. "Inklusi dalam hal ini menurut saya ke depannya adalah bagaimana peran UMKM dapat terus ditingkatkan," tutup Thomas.
Artikel Terkait
Intiland Lepas Seluruh Saham Anak Usaha Hotel Whiz Senilai Rp31,32 Miliar
Pemerintah dan OJK Resmikan Program PINTAR Reksa Dana untuk Dorong Literasi Investasi Mahasiswa
Wall Street Tertekan: Nasdaq Anjlok 0,79% Dipicu Kekhawatiran Masa Depan AI dan OpenAI Gagal Capai Target
BEI Hapus 11 Waran Terstruktur KGI Sekuritas dari Perdagangan per 11 Mei 2026