Indonesia Rentang Jaringan Ekonomi ke Kanada, Peru, dan Eurasia

Tahun 2025 kemarin, pemerintah Indonesia ternyata cukup sibuk menjalin kerja sama ekonomi. Tak tanggung-tanggung, ada tiga perjanjian baru yang berhasil disepakati. Tujuannya jelas: membuka akses pasar ekspor kita lebih lebar lagi.

Menteri Luar Negeri Sugiono yang membeberkan soal ini. Menurutnya, tiga kerja sama itu dijalin dengan Kanada, Peru, dan juga Eurasian Economic Union (EAEU).

"Sepanjang tahun 2025, Indonesia menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union,"

Ucap Sugiono di Gedung Pancasila, Jakarta, Rabu (14/1) lalu, dalam acara Pernyataan Tahunan Menlu. Ruangannya mungkin penuh, tapi pesannya terdengar jelas: Indonesia sedang memperluas jaringan.

Nah, itu belum semuanya. Selain tiga perjanjian tadi, pemerintah masih punya target lain. Mereka ingin merampungkan perundingan CEPA dengan Uni Eropa dan juga PTA dengan Mauritius. Prosesnya masih berjalan, tapi targetnya sudah ditancap.

Kalau dilihat di tingkat kawasan, fokusnya ada pada implementasi peningkatan kerja sama ASEAN-China dan juga Indonesia-Jepang. Tapi yang menarik, pemerintah seperti tak mau berhenti di situ. Mereka juga mendorong pembukaan kerja sama dengan mitra baru di Afrika, Rwanda salah satunya. Rasanya, peta ekonomi kita sedang direntang ke wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terjamah.

Lantas, apa alasan di balik semua ekspansi ini? Sugiono punya jawabannya. Semua dilakukan untuk mengurangi risiko istilah kerennya derisking dari gejolak ekonomi global dan perlambatan yang melanda banyak negara mitra tradisional kita.

"Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi risiko atau derisking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional. Termasuk seperti saat yang kita lakukan pada saat kita bergabung dengan BRICS,"

jelasnya.

Di sisi lain, urusan investasi juga tak ketinggalan. Kemlu disebut mendorong pengembangan industri nasional agar bisa bersaing di kelas dunia. Caranya? Dengan mempermudah urusan berusaha. Di akhir 2025 lalu, mereka bahkan sudah tandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri.

"Dengan kesepahaman ini, diharapkan upaya perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri akan menjadi lebih terarah, dan lebih efisien bagi para calon investor,"

tutur Sugiono.

Lebih jauh lagi, Sugiono menegaskan bahwa aktivitas Indonesia di forum internasional saat ini sangatlah tinggi. BRICS, G20, APEC, MIKTA, hingga proses menuju OECD semua diikuti. Tapi, kata dia, ini bukan soal memilih blok kekuatan tertentu.

"Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Because resilience is built through networks, not isolation,"

tegasnya.

Dan tentang keikutsertaan di BRICS dan proses menuju OECD, Sugiono punya pandangan yang menarik. Keduanya, menurutnya, tidak saling bertentangan sama sekali.

"Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidaklah saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif,"

imbuhnya. Sebuah langkah yang terlihat kompleks, tapi punya satu garis koordinat yang jelas: kepentingan nasional.