All In Rp23 Miliar, Utang Pajak Rp75 Miliar Anjlok Drastis

KPK kembali menangkap tangan. Kali ini, tiga orang pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tak main-main, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) langsung mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara ketiga pegawainya itu.

Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, membenarkan langkah tersebut. Ia menjelaskan dasar hukum yang digunakan.

"Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023," ujarnya pada Minggu (11/1/2026).

Rosmauli menegaskan sikap keras institusinya. Kata dia, DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas.

"Kami tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun," tegas Rosmauli.

Di sisi lain, DJP juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Mereka berjanji terus berbenah sambil memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan normal. Rosmauli pun mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan momen kelam ini sebagai cambuk.

"Mari kita perkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Marwah institusi harus kita jaga bersama," serunya.

Soal koordinasi dengan KPK, DJP menyatakan akan terus dilakukan untuk mengusut tuntas. Mereka berjanji akan memberikan sanksi maksimal jika pegawainya terbukti bersalah.