Pola serupa bakal berlanjut di 2026. Rencananya, belanja pusat akan dinaikkan signifikan, sampai 21 persen. Sebaliknya, transfer ke daerah justru dipangkas cukup dalam, 18,4 persen.
Kenaikan belanja 2025 ini, kata Kemenkeu, didorong program-program prioritas. Ambil contoh program Makanan Bergizi Gratis. Program ini disebut sudah menjangkau sekitar 56,1 juta penerima manfaat, atau 68 persen dari target. Realisasi anggarannya mencapai Rp52 triliun dari pagu Rp71 triliun.
Defisit Mendekati Batas
Nah, gabungan dari pendapatan yang melemah dan belanja yang tetap besar bikin defisit APBN 2025 membengkak jadi 2,92 persen dari PDB. Angka ini sudah nyaris mentok di batas aman yang diizinkan undang-undang, yaitu 3 persen. Bandingkan dengan target awal tahun lalu yang cuma 2,53 persen, atau defisit 2024 yang sebesar 2,29 persen.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan defisit bisa ditekan jadi 2,68 persen. Tapi, menurut Stockbit, target ini sangat bergantung pada satu hal: keberhasilan mendongkrak penerimaan negara, terutama pajak. Kalau realisasi penerimaan pajak lagi-lagi meleset, ruang gerak fiskal pemerintah akan makin sempit. Kebutuhan pembiayaan pun berpotensi membesar.
Jadi, ke depan, tekanan terhadap rupiah kemungkinan masih akan berlanjut. Apalagi jika realisasi APBN 2026 nanti lagi-lagi di bawah target. Situasi global yang belum stabil juga nggak bantu. Semuanya kembali ke kemampuan pemerintah memungut pajak dan mengelola belanja. Tantangan yang nggak mudah.
Artikel Terkait
Analis Proyeksi IHSG Melaju ke Zona 9.000 di Awal Pekan
OJK Tuntaskan 2.263 Pinjol Ilegal Sepanjang 2025
Prabowo Restui Anggaran Aceh Tak Dipangkas, Dasco Jadi Penghubung Kilat
Telepon Subuh Mentan Amran Gagalkan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal