OJK Tuntaskan 2.263 Pinjol Ilegal Sepanjang 2025

Sepanjang tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang tak main-main. Mereka gerak cepat menertibkan ribuan pinjol ilegal yang selama ini bikin resah. Angkanya cukup mencengangkan: 2.263 entitas pinjaman online tak berizin berhasil dihentikan operasinya.

Menurut Friderica Widyasari Dewi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, penindakan ini dilakukan secara maraton sepanjang tahun.

"Satgas PASTI telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat Indonesia,"

ujarnya dalam laporan Rapat Dewan Komisioner OJK, Minggu (11/1) lalu.

Lantas, seberapa banyak sih pengaduan yang masuk? Ternyata, sepanjang 2025, OJK kebanjiran laporan. Totalnya mencapai 26.220 pengaduan soal entitas ilegal. Rinciannya, 21.249 kasus terkait pinjol abal-abal, sementara 4.971 lagi soal investasi bodong.

Nah, yang bikin makin repot adalah maraknya aksi debt collector dari pinjol ilegal ini. Untuk mengatasinya, OJK tak tinggal diam. Mereka berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital guna memblokir 2.422 nomor telepon yang teridentifikasi.

Di sisi lain, temuan lain juga cukup mencengangkan. Hingga 30 November, Satgas PASTI berhasil mengumpulkan data 61.341 nomor telepon yang dilaporkan langsung oleh korban penipuan. Sementara itu, dari Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), permintaan layanan yang masuk ternyata luar biasa banyak: 536.267. Dari jumlah itu, 56.620 di antaranya adalah pengaduan murni.

Friderica kemudian membeberkan rincian asal pengaduan tersebut.

"Mengacu jumlah pengaduan tersebut, 20.972 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 21.886 dari industri financial technology, 11.309 dari perusahaan pembiayaan, 1.619 dari perusahaan asuransi, serta sebanyak 834 dari sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank,"

ungkapnya. Data ini jelas menunjukkan betapa luasnya masalah dan tingginya tekanan yang dirasakan masyarakat.