Proyek Triliunan Mandek, REI Keluhkan Birokrasi 9 Kementerian

Ratusan proyek properti anggota Real Estate Indonesia (REI) saat ini terhenti. Penyebabnya? Tumpang tindih perizinan yang ruwet. Langsung dari Rakernas REI 2025 di Ancol, Kamin (4/12), Ketua Umum REI Joko Suranto melaporkan persoalan ini kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Kami sampaikan ke Pak Menteri, ada 314 proyek anggota real estate yang terkendala,” ujar Joko.

Lahan yang terdampak seluas 6.178 hektare, dengan nilai investasi menggiurkan: Rp 34,7 triliun. “Nilai sebesar itu belum juga ditangani,” tambahnya.

Di hadapan Menteri yang akrab disapa Ara itu, Joko juga menyentil soal Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem ini kerap jadi ganjalan, baik bagi pengembang maupun calon pembeli. Namun, Joko mengaku REI sendiri agak kelabakan memenuhi permintaan data dari pemerintah untuk memperbaiki SLIK.

“Pak Menteri sudah ambil posisi jauh di depan mendorong SLIK dihapus. Kita agak malu sebenarnya,” katanya dengan nada jujur. “Waktu ditanya balik sama Pak Menteri, kita susah, kita sedikit mau respons.”

Padahal, pertemuan dengan Kementerian PKP dan OJK untuk bahas SLIK sudah empat kali digelar. Sayangnya, data yang diserahkan REI baru mencakup 6.260 calon konsumen.

“Harapan kami, SLIK yang bermasalah bisa diadministrasikan dan nantinya dikirimkan ke DPP kami,” pinta Joko.

Ribetnya Izin, Tersebar di Sembilan Kementerian

Kalau dirunut, akar masalahnya ada di birokrasi yang berbelit. Joko membeberkan, proses perizinan properti tersebar di setidaknya sembilan kementerian! Mulai dari PKP, ATR/BPN, Keuangan, PU, sampai Investasi, Lingkungan Hidup, Pertanian, Dalam Negeri, dan Perhubungan.

Itu belum termasuk urusan dengan lembaga keuangan dan pembiayaan. “Bayangkan,” ujarnya, “perizinan ada di 9 kementerian. Belum lembaga lain.”

Di sisi lain, Joko juga melaporkan progres anggota REI dalam memanfaatkan fasilitas pemerintah. Hingga kini, 401 anggota telah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari jumlah itu, 49 proyek sudah akad dengan nilai Rp 240 miliar.