Ambisi Trump di Greenland: Ancaman Baru bagi Masa Depan Iklim Dunia

Isu rencana Donald Trump mengambil alih Greenland kembali mencuat. Tapi kali ini, para peneliti iklim justru was-was. Mereka khawatir, ambisi politik semacam itu justru bisa memperparah ancaman perubahan iklim global yang sudah di depan mata.

Greenland itu bukan cuma hamparan es dan salju yang dingin. Wilayah ini menyimpan harta karun yang luar biasa. Ambil contoh meteorit Cape York yang legendaris itu, bongkahan besi seberat 58 ton. Robert Peary, sang penjelajah, membawanya keluar pada 1897 dengan bantuan pemandu Inuit, lalu menjualnya ke AS.

Padahal, masyarakat lokal sudah memanfaatkan pecahan meteorit itu selama berabad-abad untuk membuat alat berburu. Peary, dengan begitu saja, mengambil sumber daya itu dari tangan mereka. Hasil penjualannya? Jika dihitung sekarang, nilainya cuma sekitar 1,5 juta dolar AS. Cukup murah untuk sebuah warisan alam yang tak ternilai.

Nah, sekarang Trump nampaknya tak cuma mengincar meteorit. Wacananya untuk mengambil alih Greenland bahkan dengan paksa menunjukkan pergeseran yang mengkhawatirkan. Dari sekadar urusan dagang, menjadi soal dominasi dan kekuasaan.

Martin Siegert, Wakil Rektor University of Exeter, memperingatkan dampaknya bakal jauh lebih luas. “Ini bukan cuma masalah politik,” katanya. Biayanya bisa sangat mahal, terutama bagi ilmu pengetahuan. Pengambilalihan sepihak oleh AS berpotensi memutus kolaborasi ilmiah terbuka yang selama ini membantu kita memahami ancaman kenaikan permukaan laut.

Memang, Greenland punya kedaulatan hampir penuh, meski pertahanan dan luar negerinya masih di bawah Denmark. Itu artinya, mereka juga berada dalam payung NATO. Seperti negara berdaulat lainnya, akses ke daratan dan perairannya diatur ketat melalui sistem izin. Semua penelitian dan aktivitas harus mengikuti aturan itu.

Selama puluhan tahun, Greenland terbuka bagi ilmuwan dari seluruh dunia. Mereka datang untuk meneliti arsip alam yang tersimpan rapi di dalam es, batuan, dan dasar lautnya. Peneliti AS sendiri termasuk yang paling diuntungkan. Mereka melakukan berbagai studi, dari mengebor es dalam untuk mengungkap sejarah iklim Bumi, hingga membantu misi NASA memetakan daratan di balik lapisan es.

“Dunia berutang besar pada Greenland dan Amerika Serikat atas kemajuan ilmu pengetahuan ini,” tegas Martin dalam sebuah tulisan. “Kerja sama yang terbuka dan adil seperti ini harus terus berlanjut.”

Taruhannya Sangat Besar

Bayangkan, sekitar 80 persen wilayah Greenland tertutup es. Jika semuanya mencair, permukaan laut global bakal naik sekitar 7 meter setinggi rumah dua lantai! Saat dunia semakin panas, pencairan es ini makin cepat. Air tawar dalam jumlah masif dilepaskan ke Atlantik Utara, berpotensi mengacaukan sirkulasi samudra yang selama ini menstabilkan iklim belahan bumi utara.

Lalu, 20 persen wilayah lainnya yang tak tertutup es? Luasnya kira-kira sebesar Jerman. Di sanalah tersimpan kekayaan mineral yang sangat besar. Tapi secara ekonomi, sumber daya ini seharusnya dipakai untuk mendukung transisi energi hijau, bukan malah memperpanjang napas bahan bakar fosil.

Memang ada cadangan batu bara, tapi biaya eksploitasinya mahal banget. Ladang minyak besar juga belum ditemukan. Fokus komersial justru pada ‘critical minerals’, mineral bernilai tinggi yang dibutuhkan untuk teknologi hijau, dari turbin angin sampai baterai mobil listrik. Intinya, Greenland punya dua hal penting: pengetahuan ilmiah dan material strategis untuk memerangi krisis iklim.

Masalahnya, Trump dikenal tidak punya komitmen serius terhadap aksi iklim. Setelah menarik AS dari Perjanjian Paris, ia juga mengumumkan keluarnya AS dari IPCC. Retorikanya soal Greenland selalu berkutat pada keamanan dan akses mineral, hampir tak pernah menyentuh pentingnya riset iklim.

Padahal, lewat perjanjian pertahanan 1951 dengan Denmark, AS sudah punya pangkalan militer di Pituffik, Greenland utara. Selama masih satu pakta di NATO, AS sebenarnya bisa memperluas kehadiran militernya jika perlu.

Mengejar Greenland di luar kerangka NATO justru berisiko merusak perjanjian yang sudah ada. Dan yang paling berbahaya, pengambilalihan sepihak bisa membuat ilmuwan dunia kehilangan akses ke salah satu laboratorium iklim terpenting di planet ini.

Belajar dari Tempat Lain

Status Greenland ini unik, berbeda dengan wilayah kutub lainnya. Ambil contoh Antartika. Selama lebih dari 60 tahun, benua itu dilindungi perjanjian internasional yang menjadikannya zona damai untuk ilmu pengetahuan, dan melarang segala bentuk pertambangan.

Lalu ada Svalbard. Wilayah ini di bawah kedaulatan Norwegia berdasarkan traktat 1920, tapi punya sistem bebas visa yang memungkinkan warga puluhan negara tinggal dan bekerja di sana. Rusia bahkan punya kota kecil dan stasiun permanen di Barentsburg, lengkap dengan tambang batu baranya.

Nah, Greenland tidak punya perjanjian internasional semacam itu yang menjamin akses ilmuwan global. Keterbukaannya selama ini sangat bergantung pada stabilitas politik dan kebijakan pemerintah setempat yang bisa berubah drastis jika berada di bawah kendali AS.

Secara teori, Greenland bisa mengembangkan pendekatan sendiri. Misalnya, lewat perjanjian dengan negara mitra di dalam kerangka NATO, yang menggabungkan kerja sama keamanan, eksplorasi mineral, dan riset ilmiah, tapi tetap di bawah regulasi mereka sendiri.

“Pada akhirnya, masa depan Greenland harus ditentukan oleh orang Greenland sendiri, bersama Denmark,” pungkas Martin. Masa depan ilmu iklim dunia, dan transisi menuju peradaban yang lebih aman, sangat bergantung pada akses berkelanjutan ke pulau ini. Itu pun harus dengan syarat yang ditetapkan oleh masyarakat yang tinggal di sana.

Kisah meteorit Cape York yang diambil hanya sekitar 100 kilometer dari pangkalan luar angkasa AS di Pituffik itu adalah pengingat yang kuat. Kendali atas sumber daya dan pengetahuan bisa hilang dalam sekejap. Kalau sejarah itu terulang lagi, taruhannya kali ini bukan cuma sebuah artefak besi. Taruhannya adalah masa depan iklim kita semua.