Optimalisasi Pajak Hotel Restoran di Nusa Penida untuk Dongkrak PAD Klungkung

Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, menekankan pentingnya optimalisasi pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di kawasan pariwisata Nusa Penida. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung di tengah banyaknya pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Strategi Jemput Bola untuk Maksimalkan Penerimaan Pajak

Politisi PDIP tersebut mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk lebih gencar menerapkan strategi pemungutan pajak secara aktif. "Masih banyak hotel dan restoran di Nusa Penida yang belum melunasi PHR. Karena itu, petugas BPKAD harus aktif jemput bola agar pungutan pajak lebih maksimal," tegas Gde Anom.

Dukungan Anggaran Operasional Penagihan Pajak

Sebagai bentuk komitmen mendukung peningkatan kinerja, DPRD Klungkung telah mengalokasikan tambahan anggaran operasional sebesar Rp 200 juta bagi BPKAD. Dana ini khusus diperuntukkan membiayai aktivitas petugas di lapangan guna memastikan proses penagihan pajak dapat dilakukan secara langsung dan optimal kepada wajib pajak.

Target Pajak Hotel Restoran Klungkung 2025

Optimalisasi PHR Klungkung menjadi semakin penting mengingat target yang ditetapkan untuk tahun 2025 mencapai Rp 100,2 miliar. Sementara itu, realisasi PHR tahun 2024 tercatat sekitar Rp 94,6 miliar. Dengan strategi jemput bola dan penambahan anggaran operasional, diharapkan realisasi PHR Nusa Penida dapat melampaui target yang ditetapkan.

Dampak Optimalisasi Pajak terhadap PAD Klungkung

Implementasi strategi ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak secara maksimal. "Dengan petugas yang turun langsung jemput bola terkait PHR ini, imbasnya akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah," pungkas Gde Anom. Kontribusi sektor pariwisata melalui PHR diharapkan dapat berjalan optimal bagi pembangunan Kabupaten Klungkung.