Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Alihkan Pedagang Thrifting ke Produk Lokal

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung kepada Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman untuk melakukan pemberdayaan pedagang baju bekas atau thrifting. Kebijakan ini menyusul langkah pemerintah menghentikan aktivitas impor pakaian bekas.

Substitusi Produk Thrifting dengan UMKM Lokal

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa dirinya mendapat tugas untuk segera menindaklanjuti substitusi produk barang yang akan menggantikan para pengusaha thrifting di berbagai daerah. Tujuannya agar mereka dapat beralih menjual produk-produk lokal domestik.

"Arahnya adalah bagaimana pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen pengusaha mikro dan kecil di Indonesia," jelas Maman di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kualitas Produk Lokal Tidak Kalah Bersaing

Maman menegaskan bahwa kualitas baju buatan lokal saat ini sudah sangat bagus. Sebagai contoh, ia menyebutkan pakaian yang diproduksi oleh distro-distro di Bandung, Jawa Barat yang memiliki kualitas kompetitif.

Mitos Harga Thrifting Lebih Murah

Menteri UMKM juga membantah anggapan bahwa harga thrifting selalu lebih murah dibanding produk lokal. Menurutnya, banyak barang thrifting yang justru dibanderol dengan harga mahal.

"Ada juga barang-barang bekas itu yang harganya mahal sekali, karena penentuan harganya tergantung pedagang," ujar Maman.

Sistem Satu Data Terintegrasi "Sapa UMKM"

Arahan lain dari Presiden Prabowo adalah mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi "Sapa UMKM". Sistem ini akan melayani 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik terkait perizinan, akses pembiayaan, maupun pemasaran produk," jelas Maman.

Kemudahan Akses Perizinan UMKM

Arahan penting lainnya terkait kemudahan akses perizinan bagi UMKM. Presiden Prabowo meminta segala proses perizinan, termasuk sertifikasi halal, harus dipermudah untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.