Belasan IKM Binaan Kemenperin Masuk Rantai Pasok Perlengkapan Haji 2026

Belasan pelaku usaha kecil dan menengah (IKM) yang dibina Kementerian Perindustrian berhasil masuk ke dalam rantai pasokan perlengkapan haji untuk tahun 2026. Ini bukan pencapaian kecil. Kemenperin, melalui berbagai program, memfasilitasi akses pasar dan membangun kemitraan yang diharapkan bisa berjalan berkelanjutan.

Upaya ini sebenarnya bagian dari strategi lebih besar. Pemerintah ingin mendorong IKM naik kelas, agar tak hanya bertahan, tapi juga aktif terlibat dalam rantai pasok nasional. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, langkah ini sekaligus untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengoptimalkan potensi pasar domestik yang ada.

“Pemerintah terus berupaya agar kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dapat dipenuhi oleh produk industri nasional,” ujar Agus.

Ia menambahkan, “Ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing IKM sekaligus memperluas akses pasar mereka.”

Pernyataan itu disampaikannya dalam keterangan resmi pada Jumat, 17 April 2026. Agus melihat ekosistem haji dan umrah punya potensi ekonomi yang sangat besar. Apalagi, populasi Muslim Indonesia tinggi dan kuota haji selalu penuh. Potensi itu, katanya, harus bisa dimanfaatkan pelaku industri lokal.

Pencapaian ini bukan muncul tiba-tiba. Ini adalah hasil lanjutan dari kegiatan business matching untuk sektor pangan dan barang gunaan yang digelar bersama HIPPINDO akhir tahun lalu, tepatnya Desember 2025. Acara itu mempertemukan langsung pelaku IKM dengan berbagai offtaker, mulai dari perusahaan travel haji-umrah, agregator, sampai perbankan syariah.

Direktur Jenderal IKMA, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa sebagian IKM sudah benar-benar menembus pasar lewat kerja sama tersebut.

“Produk IKM binaan kami, mulai dari batik, mukena, hingga kain ihram, telah menjadi bagian dari perlengkapan resmi jamaah haji Indonesia,” jelas Reni.

Setidaknya, empat IKM sudah menandatangani kontrak pengadaan. Mereka adalah CV Akasia Batik, PT Kresna Andalan Beka, CV Rajasa Mas Jaya, dan CV Gilang Githa Gemilang. Kemitraan mereka terjalin melalui Bank Syariah Indonesia yang berperan sebagai Bank Penerima Setoran haji.

Tak hanya itu, delapan IKM batik asal Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta juga ikut bermitra. Kunci mereka? Sertifikasi Batikmark. Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, menegaskan betapa krusialnya sertifikasi ini.

“Sertifikat Batikmark memastikan bahwa seragam batik yang dikenakan jemaah haji merupakan batik asli produksi IKM Indonesia,” tegas Budi.

Ke depan, Kemenperin tak berhenti di sini. Untuk memperluas pasar, mereka mendorong partisipasi IKM di berbagai ajang promosi. Salah satunya Expo UMKM Haji dan Umrah yang baru saja digelar di Medan bulan April lalu.

Menperin Agus menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat pembinaan secara terintegrasi. Mulai dari meningkatkan kapasitas produksi, membantu sertifikasi, hingga membuka akses pasar seluas-luasnya.

“Kami optimistis, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan stakeholder terkait, keterlibatan IKM dalam rantai pasok haji dan umrah akan terus meningkat,” pungkasnya.

Komitmennya jelas: mendorong IKM agar makin kompetitif, baik di pasar domestik maupun global. Caranya dengan memperkuat kemitraan dan mengoptimalkan setiap peluang yang ada.