tuturnya lagi. Desakan ini muncul karena harga acuan yang dipakai saat ini masih merujuk pada kondisi tahun lalu jauh dari realitas di lapangan sekarang.
Namun begitu, persoalan tak berhenti di situ. Gapensi menuntut adanya keadilan dalam pembagian kue proyek konstruksi berskala nasional. Mereka menilai, penggunaan skema swakelola dalam skala besar justru berisiko. Peluang bagi kontraktor swasta bisa makin menyempit.
Maka, selain penyesuaian harga, para pengusaha ini mendorong pemerataan. Distribusi proyek antara BUMN dan swasta nasional harus lebih seimbang. Keterlibatan pelaku usaha daerah juga perlu diperluas. Tujuannya jelas: membangun ekosistem konstruksi yang lebih inklusif dan tentu saja, berkelanjutan.
“Kami berharap proyek-proyek besar juga dapat melibatkan swasta nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah,”
tegas La Ode.
Jadi, intinya sederhana. Di tengah gejolak harga global, dunia konstruksi dalam negeri butuh kepastian dan keadilan. Tanpa itu, bukan cuma proyek yang terancam, tapi juga denyut perekonomian di daerah-daerah.
Artikel Terkait
Stasiun JIS Ditargetkan Beroperasi Juni 2026, Dukung Tren Kenaikan Penumpang KRL
NASA Gandeng Swasta Genjot Misi Pendaratan Berawak di Bulan 2028
Gubernur DKI Dukung Penangkapan Ikan Sapu-sapu untuk Lindungi Ekosistem Perairan
AS dan Iran Gelar Pembicaraan Tingkat Tinggi di Islamabad untuk Akhiri Perang Enam Minggu