DPRD Bandung Soroti Kesenjangan Gaji dan Evaluasi Kinerja ASN

Evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung dinilai sebagai langkah krusial. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD kota tersebut, Radea Respati Paramudhita. Menurutnya, tanpa penilaian yang jujur, sulit mewujudkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar profesional dan punya integritas.

Memang, posisi ASN yang mencakup PNS dan PPPK memiliki peran strategis. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang. Namun begitu, realitanya di lapangan kerap tak seideal ketentuan. Banyak ASN yang masih berkutat pada standar kerja minimal. Inovasinya kurang, semangat melayani publik pun belum maksimal.

“Di lapangan, masih terdapat tenaga kerja yang menerima penghasilan sekitar Rp1,25 juta per bulan, bahkan guru honorer di beberapa lembaga pendidikan hanya menerima ratusan ribu rupiah setiap bulan, meskipun memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang tidak ringan serta peran yang penting dalam pelayanan publik,” tutur Radea di Bandung, Kamis lalu.

Perbandingan ini, baginya, menyoroti sebuah kesenjangan yang mengganggu. Prinsip keadilan dan proporsionalitas seharusnya dijunjung. Artinya, perbedaan kesejahteraan mesti selaras dengan kinerja dan kontribusi nyata. Nah, di sinilah masalahnya. ASN yang digaji lebih besar dituntut menunjukkan profesionalisme yang lebih tinggi pula. Itu bentuk pertanggungjawaban moral mereka kepada masyarakat.

Di sisi lain, ada isu sensitif lain yang mengemuka: lelang jabatan. Praktik ini berpotensi mencederai meritokrasi jika tidak diawasi dengan ketat. Ia menjadi catatan penting yang mesti dievaluasi secara menyeluruh.

Kebijakan penataan ASN, termasuk penghapusan tenaga non-ASN, sejatinya bertujuan baik. Mau menciptakan sistem kerja yang lebih tertata. Tapi langkah itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM yang sudah ada.