“WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan,” jelas Achmad.
Ia khawatir, jika ditempatkan sebagai solusi utama, kebijakan ini malah jadi pengganti yang nyaman untuk reformasi penting lain yang lebih sulit tapi justru lebih mendasar.
Lalu, kuncinya di mana? Menurut Achmad, jawabannya ada pada transportasi massal yang terintegrasi dan mudah diakses. Tanpa itu, masyarakat akan tetap bergantung pada kendaraan pribadi di empat hari kerja lainnya. WFH sehari jadi seperti setetes air di tengah gurun.
Tak hanya itu, negara juga dituntut memberi teladan. Bagaimana mungkin pesan penghematan punya wibawa moral jika aparatur negara dan pegawai BUMN masih datang ke kantor dengan kendaraan pribadi secara massal?
“Penghematan energi harus dibangun sebagai perubahan cara bergerak, bukan sekadar perubahan lokasi bekerja,” pungkasnya.
Jadi, meski terlihat praktis di atas kertas, rencana WFH reguler ini jelas butuh pendekatan yang lebih komprehensif. Tanpa perbaikan sistem transportasi dan komitmen nyata dari pemerintah sendiri, dampaknya mungkin hanya akan terasa sesaat.
Artikel Terkait
Arab Saudi Tegaskan Keamanan Domestik Kondusif, Indonesia Siapkan Skenario Cadangan untuk Haji
Bappisus Ungkap Latar Belakang Program Sekolah Rakyat Gratis Prabowo
Pemerintah Bahas Penyesuaian Kebijakan Energi dan Stimulus Ekonomi
Bus Mogok Picu Kemacetan 9,7 Km di Arus Balik Lingkar Gentong