JAKARTA – Di tengah berita-berita mencemaskan seputar eskalasi di Timur Tengah, Arab Saudi memberikan pernyataan tegas. Kerajaan itu menyebut kondisi keamanan dalam negerinya saat ini benar-benar kondusif. Kabar ini tentu menjadi angin segar, terutama bagi jutaan calon jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang tengah mempersiapkan diri.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi. Ia menjawab kekhawatiran media yang ramai memberitakan ketegangan regional.
"Kami ingin menyampaikan bahwa Kerajaan Arab Saudi alhamdulillah sampai saat ini memang negaranya aman," ujar Dubes Faisal.
Ia berbicara dalam konferensi pers di kediaman dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa lalu.
Berdasarkan kondisi itu, Dubes Faisal menegaskan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini akan berjalan sesuai rencana. Pemerintah Saudi, kata dia, telah mempersiapkan segalanya dengan matang.
"Berkaitan dengan peristiwa ataupun berkaitan dengan haji ini sejalan ataupun sesuai dengan planning yang telah digariskan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar," jelasnya.
Namun begitu, di sisi lain, pemerintah Indonesia ternyata punya skenario cadangan. Sebelumnya, beredar wacana penundaan keberangkatan jemaah haji 2026 jika konflik di kawasan itu belum juga mereda. Ini murni langkah antisipasi, dengan keselamatan warga negara sebagai prioritas utama.
Kementerian Agama bersama Kementerian Haji dan Umrah dikabarkan tengah menyusun berbagai opsi. Salah satunya, ya, menunda pemberangkatan jika situasi dinilai benar-benar membahayakan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengonfirmasi hal ini.
"Kalau kemudian membahayakan jemaah misalnya, membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda (keberangkatan) bisa jadi muncul, apabila keselamatan warga negara kita terancam," kata Dahnil pada Selasa pekan lalu.
Langkah ini tentu tidak diambil sembarangan. Pembahasan masih berlangsung dengan DPR, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sendiri disebut meminta semua skenario disiapkan, agar pemerintah tidak kelabakan jika kondisi geopolitik memburuk.
Jadi, bagaimana kelanjutannya? Pemerintah memastikan keputusan final akan diambil setelah melihat perkembangan terbaru. Evaluasi dilakukan terus-menerus, mengikuti laporan diplomatik dan kondisi di lapangan.
Pada akhirnya, jika situasi dianggap aman, pemberangkatan akan berjalan normal sesuai jadwal. Tapi jika risiko konflik meningkat dan ancamannya nyata, opsi penundaan tetap terbuka. Semuanya demi satu hal: keselamatan jemaah.
Artikel Terkait
UGM Digugat ke PTUN soal Ijazah Jokowi, Kelompok Bonjowi Tuding Kampus Jadi Tameng
Hutama Karya Gandeng Kejaksaan Agung Percepat Pembebasan Lahan Tiga Ruas Tol Trans Sumatera
Tim Kuasa Hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa Ajukan Sengketa ke KIP Soal 709 Dokumen Sitaan Polda Metro Jaya
Jakarta Gelar Car Free Day di Rasuna Said Minggu Ini, Dishub Siapkan 3.687 Ruang Parkir