Kemenhub Optimalkan Skema Tiba-Bongkar-Berangkat untuk Antisipasi Puncak Arus Balik

Puncak arus mudik Lebaran 2026 memang sudah berlalu. Tapi, pekerjaan Kementerian Perhubungan belum selesai. Fokus mereka kini beralih ke arus balik, yang potensi kepadatannya tak kalah menantang, khususnya di lintas penyeberangan antara Sumatera dan Jawa.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui, strategi harus lebih matang. "Puncak arus mudik sudah kita lewati," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (22/3/2026).

Ia menambahkan, "Saat ini fokus kita memastikan arus balik dapat dikelola lebih baik, dengan respons yang lebih cepat serta strategi yang lebih matang."

Nah, salah satu strategi andalan yang akan dioptimalkan adalah skema tiba-bongkar-berangkat atau TBB. Skema ini intinya mempercepat proses: kapal yang tiba di Merak langsung dibongkar, lalu langsung berangkat lagi ke Bakauheni tanpa menunggu lama. Tujuannya jelas, memangkas antrean kendaraan yang mengular.

Namun begitu, evaluasi arus mudik kemarin menunjukkan penerapan TBB belum maksimal. Waktu itu, skema ini baru jalan di tiga atau empat dermaga saja. Untuk arus balik, targetnya lebih ambisius. Kemenhub berencana memperluas operasi TBB hingga mencakup lima atau bahkan enam dermaga. Harapannya, kapasitas layanan naik signifikan.

Di sisi lain, pemerintah juga punya beberapa senjata cadangan. Mereka akan memperkuat buffer zone dan menerapkan delaying system di wilayah Sumatera. Intinya, kendaraan ditahan dulu sebelum masuk area pelabuhan. Jadi, kemacetan tidak langsung membludak ke dermaga utama. Cara ini diharapkan bisa mencegah kekacauan.

Kalau pun lonjakan kendaraan ternyata sangat signifikan, ada opsi lain. Pemerintah siap mengalihkan sebagian arus ke lintas alternatif, yaitu melalui Pelabuhan Panjang menuju Krakatau Bandar Samudera (KBS). Langkah ini diharapkan bisa memecah konsentrasi kepadatan.

Teknologi juga tak dilupakan. Penggunaan drone untuk memantau lalu lintas secara real-time, terutama di kawasan Bakauheni, akan diperkuat. Dengan mata dari udara, pengambilan keputusan di lapangan diharapkan bisa lebih cepat dan tepat jika ada titik antrean.

Yang tak kalah penting adalah pengendalian di dalam kawasan pelabuhan sendiri. Pemerintah ingin memastikan antrean tidak meluber keluar area. Untuk itu, pengaturan di kawasan penyangga dan perluasan radius pembelian tiket juga masuk dalam daftar evaluasi.

Semua langkah ini, menurut Menhub, punya dua tujuan utama yang harus seimbang. Kelancaran tentu jadi prioritas, tapi ada hal yang lebih utama.

“Kelancaran itu penting, tetapi keselamatan adalah yang utama. Kita pastikan seluruh layanan berjalan selamat, aman, dan tertib sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan balik dengan nyaman,” tegas Dudy.

Jadi, persiapan sudah dimatangkan. Tinggal menunggu eksekusinya di lapangan nanti.