Selat Hormuz masih bisa dilalui. Itu pesan utama dari pernyataan resmi Iran yang dirilis media negara pada Minggu lalu. Hanya saja, ada pengecualian: kapal-kapal yang dianggap terkait dengan musuh Iran tak akan diizinkan melintas. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran untuk badan maritim PBB, Ali Mousavi.
Menurut laporan Reuters Senin (23/3/2026), komentar Mousavi itu muncul dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Xinhua China. Wawancara itu sendiri terjadi sebelum Presiden AS Donald Trump mengeluarkan ancamannya. Trump memberi waktu 48 jam agar selat itu dibuka sepenuhnya, atau AS akan menargetkan pembangkit listrik Iran.
Suasana di kawasan itu memang sudah panas. Ancaman serangan Iran selama perang AS-Israel telah membuat banyak kapal enggan melintas. Padahal, selat sempit ini adalah jalur vital. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Gangguan di sini berpotensi memicu guncangan energi yang dampaknya akan terasa secara global.
Di tengah ketegangan ini, Mousavi yang juga menjabat sebagai Duta Besar Iran untuk Inggris, menekankan bahwa Teheran tetap berkomitmen bekerja sama dengan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Tujuannya, meningkatkan keselamatan maritim dan melindungi para pelaut di perairan Teluk.
“Kapal yang bukan milik musuh Iran bisa saja lewat,” katanya. Syaratnya, mereka harus berkoordinasi dengan Teheran terkait pengaturan keamanan dan keselamatan.
Mousavi juga menyelipkan pesan diplomatik. “Diplomasi tetap menjadi prioritas Iran,” ujarnya.
Namun begitu, dia langsung menambahkan catatan penting. “Penghentian agresi sepenuhnya, serta membangun saling percaya, jauh lebih krusial.”
Baginya, akar masalah yang terjadi di Selat Hormuz saat ini jelas: serangan Israel dan AS terhadap Iran. Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan posisi Teheran di tengah eskalasi yang makin meninggi.
Artikel Terkait
Gubernur DKI Setujui Pembangunan PLTSa di Bantargebang untuk Tekan Emisi Metana
Defisit APBN Tercatat Rp240,1 Triliun per Maret 2026, Pemerintah Klaim Masih Terkendali
Uni Eropa Longgarkan Aturan AI demi Daya Saing, Tetap Pertahankan Regulasi Paling Ketat di Dunia
Ratusan Buruh KSPI dan Partai Buruh Demo di Depan Kemnaker, Tuntut Pencabutan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026