Presiden Prabowo Tegaskan Reformasi Polri dan TNI adalah Tuntutan Rakyat

Di kediamannya yang asri di kawasan Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo Subianto berbincang santai dengan sejumlah tokoh dan jurnalis. Suasana sore itu, Minggu (22/3/2026), menjadi saksi sebuah penegasan penting dari sang Kepala Negara. Bukan tentang kebijakan besar yang rumit, melainkan soal hal mendasar: kehadiran negara melalui aparatnya.

Prabowo dengan tegas menyatakan, keinginan untuk memiliki polisi yang baik dan tentara yang hebat datang dari rakyat. Bukan sekadar mengikuti selera pemimpin yang sedang berkuasa. "Itu tuntutan rakyat," ujarnya.

Pernyataan itu bukan datang tiba-tiba. Ia mengawali pembicaraan dengan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum, terutama Polri dan TNI. Menurutnya, ini adalah langkah krusial untuk memperkuat fondasi negara dan, yang tak kalah penting, memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkikis.

Reformasi, baginya, tak boleh setengah-setengah. Harus menyeluruh, mencakup semua perangkat negara yang punya andil dalam menegakkan hukum.

"Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang enggak beres ya," kata Prabowo, menyebut beberapa contoh seperti kapolres yang ditangkap.

"Kalau kita lihat ada apa, kapolres ada ya beberapa ini, ya saya kira itu arah yang lebih baik."

Ia lalu menyinggung TNI. "Dan juga TNI ada perwira-perwira TNI yang enggak beres juga."

Prabowo kemudian menyodorkan contoh nyata yang kerap jadi sorotan: penyelundupan. "Penyelundupan itu pasti pasti terjadi karena lemahnya penegak hukum dan TNI angkatan laut bagaimana. Iya kan?"

Nada bicaranya mulai terasa tegas. Ia mempertanyakan tanggung jawab aparat di lapangan. Bagaimana mungkin kegiatan ilegal bisa berjalan mulus tanpa sepengetahuan pejabat setempat? Pertanyaan itu ia lontarkan untuk semua tingkatan.

"Danrem bagaimana, Dandim bagaimana, Babinsa bagaimana? Kok bisa terjadi tambang ilegal?"