Ketua Banggar DPR Desak Pemerintah Tunda Proyek Tidak Mendesak untuk Pertebal Cadangan Fiskal

Di Gedung Nusantara II, Senayan, suara Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah terdengar jelas. Ia mendesak pemerintah untuk segera mempertajam program prioritas dalam RAPBN 2026. Tujuannya satu: mempertebal bantalan fiskal negara.

Latar belakangnya adalah situasi geopolitik Timur Tengah yang memanas. Dengan ketegangan antara AS-Israel dan Iran yang masih berlangsung, Said merasa cadangan kas negara harus jadi perhatian utama. “Agar tidak berlarut-larut, alangkah baiknya pemerintah melakukan penajaman program terhadap prioritas,” ujarnya pada Kamis (12/3/2025).

Menurutnya, tak semua program harus dipaksakan berjalan bersamaan.

“Yang memang mendesak, wajib terus dilakukan. Terhadap program-program prioritas yang tidak begitu mendesak, bisa dilakukan tahun jamak,” kata Said.

Ia memberi contoh nyata. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, misalnya, dinilainya bisa ditahan dulu. Logikanya sederhana: proyek semacam itu kan biasanya memang multi-tahun. Dengan menundanya sementara, pemerintah punya ruang untuk mengamankan dana cadangan.

“Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak. Sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah untuk jaga-jaga,” tegasnya.

Poin penting: penundaan ini bukan pembatalan. Ini murni strategi. Agar pemerintah punya ‘kantong tebal’ untuk menghadapi situasi global yang sulit ditebak.

Di sisi lain, Said menyoroti persoalan lain yang justru mendesak untuk diatasi: kebocoran subsidi LPG 3 kg. Angkanya membengkak sampai 8,6 juta metrik ton per tahun. Penyebabnya? Sistem distribusi yang masih terbuka dan tidak tepat sasaran.

Banggar punya usulan. “Seharusnya pakai fingerprint aja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah itu saya yakin (konsumsinya) paling sekitar 5,5 juta (metrik ton) maksimal,” ucap Said dengan nada yakin. Teknologi biometrik, dalam pandangannya, bisa jadi solusi penajaman yang efektif.

Sementara untuk program prioritas pemerintahan baru, Said memberi catatan berbeda. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ia nilai wajib, karena masuk klaster anggaran pendidikan yang bersifat mandatori.

“Sudah nggak bisa ditawar. Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib,” jelasnya.

Namun begitu, nasib program Koperasi Desa Merah Putih berbeda. Said melihat skala prioritasnya tidak terlalu mendesak untuk dijalankan serentak di semua daerah.

“Kopdes kan tidak bisa seketika langsung. Skala prioritasnya menurut saya tidak (mendesak sekali),” katanya.

Alasannya kembali ke filosofi awal: dalam situasi yang unpredictable, memiliki cadangan fiskal yang kuat adalah sebuah keharusan. Itulah pesan inti yang ingin disampaikan Banggar. Bukan untuk menghentikan pembangunan, tapi untuk memastikan negara punya daya tahan yang cukup jika badai ekonomi global benar-benar datang.