Namun begitu, proyek sebesar ini tentu harus bersih dari masalah. Maruarar mengaku sudah memastikan semua aspek hukum. Bahkan, ia sendiri yang datang ke KPK untuk berkonsultasi.
"Saya datang langsung ke KPK untuk memastikan semuanya clear and clean," tuturnya. Langkah ini, katanya, penting untuk memberi kepastian baik bagi calon pembeli, perbankan, maupun pengembang.
Pemerintah berharap proyek Meikarta bisa jadi contoh. Model kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta ini diharapkan bisa diperbanyak untuk mempercepat penyediaan rumah layak. Sekaligus, tentu saja, mendongkrak perekonomian.
Pendapat senada datang dari Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut proyek ini sebagai teladan karena melibatkan banyak pihak dan dampak ekonominya menjalar luas.
"Industri perumahan memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap perekonomian," jelas Hashim.
Dampaknya, lanjut dia, bisa 1,5 hingga 5 kali lipat terhadap pertumbuhan ekonomi. Alasannya, ada sekitar 185 sektor usaha yang terkait dengan bisnis properti, konstruksi, dan perumahan. Dari tukang bangunan, penjual material, hingga jasa keuangan. Semua ikut bergerak.
Jadi, proyek ini bukan cuma soal menyediakan atap. Tapi juga tentang menggerakkan roda ekonomi di sekitarnya. Kita tunggu saja realisasinya.
Artikel Terkait
RUU Hak Cipta Usulkan Karya Jurnalistik Dilindungi Hak Eksklusif dan Royalti
Pemerintah Rencanakan Pagar Raksasa untuk Atasi Konflik Gajah-Manusia di Way Kambas
Telkom Konsolidasikan Aset Fiber BUMN Lain ke InfraNexia untuk Dongkrak Pasar
Ketua Banggar DPR Desak Pemerintah Tunda Proyek Tidak Mendesak untuk Pertebal Cadangan Fiskal