BGN Tangguhkan 492 Dapur Makanan Gratis di Sumatera karena Tak Miliki Sertifikat Higiene

Mulai 9 Maret 2026 mendatang, operasi 492 dapur penyedia makanan gratis di Sumatera terpaksa dihentikan sementara. Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengambil langkah tegas ini menyebut penutupan tak ada batas waktunya sampai masalahnya beres.

Alasannya sederhana tapi krusial: ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu ternyata belum punya Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Padahal, ini syarat wajib.

Harjito, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, menjelaskan keputusan ini bukan main-main. Ini soal penegakan standar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak sekolah dan masyarakat, menurutnya, harus benar-benar menjamin keamanan pangannya. "Suspend ini langkah korektif," tegasnya.

Dia berbicara di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

"Agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan," ujar Harjito.

Aturan ini terutama menyasar dapur yang sudah jalan lebih dari sebulan tapi belum urus SLHS. Namun begitu, BGN tetap memberi kesempatan. "Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka," kata dia. Intinya, lengkapi administrasi dan perbaiki kondisi sanitasi, maka izin operasi bisa dikembalikan.

Data per 7 Maret kemarin, tepatnya pukul 11.00, menggambarkan situasi yang cukup serius. Dari pemantauan Koordinator Regional di tiap provinsi, terkumpullah angka 492 SPPG yang belum mendaftar. Sebarannya timpang.

Sumatera Utara menempati urutan teratas dengan 252 dapur bermasalah. Kemudian Lampung 77, Aceh 76, dan Sumatera Barat 69. Riau ada 9, Kepulauan Riau 5, serta Bengkulu empat dapur. Di sisi lain, ada kabar baik: Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung tercatat bersih tidak ada satupun dapur MBG yang belum mendaftarkan SLHS.

Bagi Harjito, langkah suspend ini lebih dari sekedar administratif. Ini bagian dari upaya besar mengawal kualitas program nasional yang dampaknya langsung ke kesehatan publik. "Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar," katanya dengan nada tegas.

Imbauannya jelas. Para pengelola dapur yang terdampak diminta segera mendatangi dinas kesehatan setempat untuk memulai proses. Harapannya, layanan bergizi ini bisa cepat berdenyut lagi.

"Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan," pungkas Harjito. Agar manfaat program tetap mengalir ke mereka yang paling membutuhkan.