Menteri Sebut Konten Kesehatan Palsu Paling Banyak Beredar di Meta

Beragam konten menyesatkan ini, lanjut Meutya, seharusnya jadi acuan bagi Meta. Sebagai pemain besar di Indonesia, perusahaan diharapkan patuh pada aturan yang berlaku.

"Ini bukan hanya Komdigi, tetapi pesan keseluruhan dari pemerintah Indonesia agar Meta selaku industri yang mengambil keuntungan di Indonesia juga harus patuh kepada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia," jelas dia.

Menanggapi hal tersebut, Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Moestafa, menyatakan komitmen perusahaannya.

"Tentu di meta kami upayakan agar forum kami tetap aman bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegas Berni.

Ia juga menyebut pihaknya akan menindaklanjuti pembicaraan dengan menteri.

"Kami sudah memberikan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah dibicarakan dan sudah disampaikan oleh Ibu Menteri agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang tentunya diharapkan membuat platform kami lebih aman buat kita semua," tuturnya.

Sidak ini sendiri bukanlah tindakan tiba-tiba. Sebelumnya, Meutya telah melakukan inspeksi dadakan ke Kantor Meta di SCBD. Ia didampingi sejumlah lembaga seperti Kemenkopolhukam, BIN, BSSN, hingga aparat penegak hukum.

Langkah ini diambil setelah upaya komunikasi formal dan persuasif sebelumnya dinilai kurang membuahkan hasil. Intinya, sidak adalah bentuk teguran atas ketidakpatuhan Meta terkait Pasal 40 UU ITE yang mengatur misinformasi dan disinformasi digital.