Pemerintah Tanggapi Outlook Negatif Moodys dengan Soroti Ketahanan Fiskal

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Indonesia menanggapi perubahan outlook peringkat kredit dari Moody's Investors Service dari 'stabil' menjadi 'negatif', meski peringkat utama tetap dipertahankan pada level Baa2. Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyoroti ketahanan fundamental ekonomi dan menyiapkan sejumlah langkah kebijakan untuk menjawab kekhawatiran lembaga pemeringkat tersebut.

Respons Pemerintah Terhadap Penilaian Moody's

Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa penilaian Moody's masih mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia yang solid. Perekonomian nasional dinilai tangguh, ditopang oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 5,11 persen sepanjang tahun 2025. Capaian lain yang menjadi perhatian adalah defisit fiskal yang berhasil dikendalikan di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB, serta rasio utang pemerintah yang relatif terjaga di kisaran 40 persen.

Meski mengakui perubahan outlook, pemerintah meyakini langkah-langkah yang sedang dijalankan mampu mengatasi isu yang menjadi perhatian. Keyakinan ini didasarkan pada perkembangan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang telah mulai diimplementasikan.

"Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan," tutur Haryo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/2/2026).

Strategi dan Langkah Konkret yang Disediakan

Untuk memperkuat daya tarik investasi dan mendukung pembiayaan pembangunan, pemerintah telah menyelesaikan fondasi hukum untuk keberadaan Danantara. Dua undang-undang utama, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2025 dan UU Nomor 16 Tahun 2025, telah disahkan untuk mengatur pembentukan serta pemisahan fungsi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Langkah strategis ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan transparan.

Dalam implementasinya, Danantara bahkan telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2026 kepada DPR RI, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas sejak dini.

Memisahkan Peran untuk Menjaga Disiplin Fiskal