JAKARTA – Viralnya kasus penolakan pasien cuci darah karena status BPJS-nya nonaktif akhirnya mendapat respons tegas dari pemerintah. Intinya, jangan sampai ada lagi hal seperti itu terjadi. Negara menjamin, masalah pembiayaan bukan alasan untuk menghentikan layanan medis, terutama bagi mereka yang bergantung pada terapi rutin seperti cuci darah untuk bertahan hidup.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono. Menurutnya, rumah sakit punya kewajiban utama: memberikan layanan dulu. Urusan biaya, bisa dibicarakan belakangan.
“Jadi kami harapkan kalau memang membutuhkan cuci darah, bisa diaktifkan kembali BPJS-nya dan sama sekali tidak akan kami tolak untuk cuci darah,” ujar Dante, Jumat (6/2/2026) lalu.
Nada suaranya tegas. Prinsipnya jelas: keselamatan pasien di atas segalanya. Jadi, soal administrasi atau tunggakan iuran, jangan dijadikan alasan untuk menunda tindakan medis yang menyelamatkan nyawa.
Di sisi lain, Dante juga membuka kartu. Pembiayaan untuk pasien-pasien kritis seperti ini tidak melulu bergantung pada BPJS Kesehatan. Pemerintah punya beberapa skema cadangan. Skema ini dirancang agar pasien dengan kondisi berat dan berisiko fatal tetap tertangani.
Artikel Terkait
Raksasa Teknologi Siapkan Rp12.000 Triliun untuk Perang Infrastruktur AI
ASDP Siapkan Kapal Khusus Motor untuk Antisipasi Puncak Arus Balik Lebaran 2026 di Bakauheni
China Batasi Kenaikan BBM Meski Harga Minyak Dunia Melonjak Akibat Ketegangan Timur Tengah
Trump Buka Pintu Negosiasi dengan Iran Setelah Ancaman Militer