Menteri Perhubungan Dudy Purwagandha mengajukan rencana anggaran yang cukup besar untuk menangani kerusakan transportasi pasca bencana. Angkanya? Sekitar Rp1.472 triliun. Rencana ini direncanakan berlaku hingga tahun 2028, dengan tujuan utama memulihkan dan menguatkan kembali infrastruktur perhubungan yang rusak.
Kalau dirinci, fokusnya cukup luas. Mulai dari mengembalikan kelancaran lalu lintas, memperbaiki terminal, membenahi prasarana kereta api, hingga meningkatkan fasilitas bandara. Intinya, semua yang berhubungan dengan mobilitas masyarakat pasca bencana akan jadi perhatian.
Nah, untuk tahap awal di tahun 2026, Kemenhub punya prioritas sendiri. Mereka menyiapkan anggaran untuk fase tanggap darurat dan pemulihan awal. Kebutuhannya diperkirakan mencapai Rp60,58 miliar untuk penanganan darurat, dan sekitar Rp129,32 miliar untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa lalu, Dudy menjelaskan soal pendanaan ini.
"Pendanaan tahun 2026 memanfaatkan rincian output khusus prioritas direktif Presiden. Sedangkan untuk kebutuhan tahun 2027 dan 2028, nanti akan kami usulkan lagi ke DIPA di tahun anggaran tersebut," jelasnya.
Dari sisi sektor, ternyata perkeretaapian dan penerbangan menelan biaya pemulihan terbesar. Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dana sekitar Rp702,13 miliar, sementara Dirjen Perhubungan Udara mengusulkan Rp589,15 miliar.
Di sisi lain, kebutuhan untuk sektor darat tercatat Rp103,64 miliar. Untuk laut lebih kecil lagi, sekitar Rp11,76 miliar. Lalu, ada juga alokasi untuk BPSDM Perhubungan sebesar Rp65,79 miliar.
Lantas, daerah mana yang paling banyak mendapat alokasi? Ternyata fokusnya ada di tiga provinsi di Pulau Sumatera. Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan anggaran terbesar, yaitu Rp814,80 miliar. Disusul oleh Sumatera Utara dengan Rp544,89 miliar, dan Sumatera Barat yang membutuhkan sekitar Rp112,78 miliar.
Jadi, itulah gambaran besar usulan anggaran pemulihan transportasi pasca bencana. Angka yang fantastis, untuk pekerjaan yang juga tidak mudah.
Artikel Terkait
Roy Suryo dan Dokter Tifa Kembali Desak Komisi III DPR Gelar RDPU soal Kasus Ijazah Jokowi
Anggaran Keselamatan KAI Dipertanyakan Usai Kecelakaan di Bekasi Timur, Pakar: Publik Berhak Tahu Alokasi Dana Proteksi
Okupansi Whoosh dan LRT Jabodebek Melonjak Usai Kecelakaan Maut KRL di Bekasi
Asisten Masinis Curiga Sinyal Eror Sesaat Sebelum KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi, 15 Tewas