Ketegangan di Selat Hormuz Ancam 27% Perekonomian Global, APBN Indonesia Terbebani

Ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat belum juga reda. Kalau situasi di Selat Hormuz tetap mencekam dan lalu lintas kapal tak kunjung normal, waspadalah. Perekonomian global bisa-bisa dapat tekanan serius.

Kenapa begitu? Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, punya penjelasannya. Menurut dia, Selat Hormuz itu urat nadi distribusi energi dunia. Semua pihak punya kepentingan agar minyak dan bahan bakar bisa kembali mengalir lancar lewat sana.

“Artinya, jika terjadi gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz, minimal akan memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi yang mewakili sekitar 27 persen perekonomian global,” ujar Komaidi dalam catatan ReforMiner, Sabtu (14/3/2026).

Angka 27 persen itu bukan main-main. Itu kontribusi perkiraan dari China, India, Jepang, dan Korea Selatan konsumen utama minyak yang lewat selat itu terhadap GDP global di tahun 2026. Gangguan di sana, ya ganggu juga negara-negara raksasa itu. Dampaknya bahkan bisa lebih luas. Soalnya, keempat negara itu juga punya peran krusial dalam rantai pasok global. Macetnya energi berisiko memperlambat industri dan perdagangan internasional.

Namun begitu, ada secercah harapan. Komaidi melihat, hubungan ekonomi dan kemitraan strategis Iran dengan China dan India bisa jadi pintu masuk untuk meredakan ketegangan. Apalagi, fakta ini tak bisa diabaikan: sekitar 53 persen ekspor minyak mentah yang melintasi Selat Hormuz tujuannya ya ke dua negara tersebut.

Di sisi lain, Indonesia juga harus siap-siap. Konflik geopolitik ini berpotensi memberi tekanan pada kondisi fiskal kita, terutama lewat lonjakan harga energi. Komaidi mengingatkan, status Indonesia sebagai pengimpor minyak bersih membuat kenaikan harga cenderung lebih banyak membebani APBN ketimbang menambah pemasukan.

Rinciannya begini. Berdasarkan hitungan sensitivitas APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,80 triliun dalam setahun.

“Kenaikan harga minyak memang menambah pendapatan negara dari sektor hulu migas sekitar Rp3,50 triliun. Namun pada saat yang sama, belanja negara juga meningkat sekitar Rp10,30 triliun dalam satu tahun anggaran,” tuturnya.

Nah, APBN 2026 berasumsi ICP di level 70 dolar AS per barel. Bayangkan jika harga global melonjak. Kalau rata-rata ICP sepanjang 2026 mencapai 90 dolar AS, tambahan defisitnya bisa membengkak sampai Rp136 triliun. Lebih ngeri lagi, kalau harga tembus 100 dolar AS hingga akhir tahun. Defisit tambahan berpotensi melonjak hingga Rp204 triliun. Angka yang fantastis.

Komaidi menilai kondisi ini harus diantisipasi serius oleh pemerintah. Volatilitas harga energi global sangat dipengaruhi dinamika geopolitik, dan konflik di Timur Tengah ini jelas mengancam stabilitas pasokan energi dunia. Kita tidak bisa hanya menunggu dan berharap.