Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menggeser paradigma pengawasan dari sekadar menghukum pelanggar menjadi mencegah pelanggaran sejak awal, sejalan dengan prinsip yang ia sebut sebagai 'keep them out of jail'.
"Jadi keberhasilan itu bukan banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tapi dengan adanya orang yang tidak masuk penjara karena melanggar. Oleh karena itu prinsip-prinsip prevention mungkin perlu," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan mantan Kepala Kepolisian RI saat menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun ke-14 DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada hari yang sama. Menurutnya, lembaga pengawas etik penyelenggara pemilu itu perlu memperkuat aspek pencegahan dengan melakukan perbaikan terhadap berbagai potensi persoalan yang dapat mengarah pada pelanggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang dinilainya berjalan dengan baik. Ia menekankan bahwa sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi kompleksitas tinggi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa Pemilu merupakan simbol penting dalam kehidupan demokrasi.
"Kenapa? Itu the only momentum for all people who have the right to vote. Dia terlibat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting satu-satunya. Yang lain kan melalui perwakilan," tambahnya.
Di sisi lain, Tito mendorong DKPP untuk memperkuat kapasitas aparatur penegak hukum dalam menangani persoalan penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, jumlah aparatur penyelenggara yang tersebar di berbagai daerah memerlukan edukasi yang memadai agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga perlu dipersiapkan agar DKPP dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasinya secara optimal.
"Saya prinsip mendukung DKPP untuk meningkatkan integritas dan berpikir tadi lebih maju berprinsip bagaimana untuk mencegah, mumpung ini [penyelenggaraan Pemilu] belum dimulai," pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta perwakilan pejabat dari sejumlah kementerian dan lembaga. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.
Artikel Terkait
Speedboat Tenggelam di Perairan Maluku Barat Daya, Tujuh Penumpang Dinyatakan Hilang
Presiden Prabowo Terima Surat Apresiasi dari Pelajar SMK Sorong atas Bantuan Perpustakaan, Toilet, dan Makan Bergizi Gratis
Kejagung Periksa Bankir Maybank dalam Kasus Dugaan Manipulasi Ekspor Minyak Sawit
Kejagung Tetapkan Komisaris Perusahaan Sepeda Motor Listrik sebagai Tersangka Kelima Korupsi Makan Bergizi Gratis