Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah tegas dengan menutup permanen 833 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar operasional prosedur. Tak hanya itu, sebanyak 261 pegawai non-ASN juga dipecat dalam langkah bersih-bersih internal yang dilakukan pekan ini.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengapresiasi langkah cepat tersebut, namun mengingatkan bahwa penutupan dapur yang melanggar SOP seharusnya sudah dilakukan sejak awal. "Saya tidak melihat itu sebagai sebuah terobosan. Itu adalah kewajiban yang memang seharusnya dilakukan sejak awal. SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional tidak boleh diizinkan beroperasi sejak hari pertama," ujarnya saat dihubungi, Selasa (28/7/2026).
Charles menyoroti fakta bahwa sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahkan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) saat tetap dipaksakan melayani masyarakat. Menurutnya, hal ini menunjukkan persoalan program MBG bukan sekadar pengawasan, melainkan desain dan tata kelola yang bermasalah sejak awal. "Yang dibutuhkan bukan hanya menutup dapur setelah terjadi pelanggaran atau bahkan setelah muncul korban, tetapi memastikan proses verifikasi dan perizinan di awal dilakukan secara ketat sehingga dapur yang tidak memenuhi standar tidak pernah beroperasi," tegasnya.
Politisi PDIP itu juga mengomentari pemecatan 261 pegawai BGN. Ia berharap langkah ini bukan sekadar gimik, melainkan komitmen nyata membersihkan lembaga dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ia mengungkit kasus korupsi yang menjerat pimpinan BGN sebelumnya dan mendorong evaluasi menyeluruh. "Sangat sulit membayangkan praktik seperti itu dilakukan oleh segelintir orang tanpa melibatkan pihak lain di internal lembaga. Karena itu, proses evaluasi dan penindakan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu," imbuhnya.
Charles berharap di bawah kepemimpinan Sudaryono, pembenahan tidak berhenti pada pergantian orang atau tindakan korektif sesaat, tetapi menjadi momentum untuk redesain total tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih aman, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penutupan 833 Dapur dan Pemecatan 261 Pegawai
Dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7), Sudaryono mengumumkan suspensi permanen terhadap 833 dapur SPPG. Penutupan dilakukan karena pelanggaran standar kualitas hingga kebersihan. "Intinya dapur yang beroperasi kemudian dia tidak meet terhadap standar yang kita tentukan dan itu kemudian kita hentikan, karena taruhannya nyawa," ujarnya.
Rinciannya, 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 di wilayah lainnya. Selain itu, sebanyak 261 pegawai non-ASN diberhentikan, terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. "Kami berikan sanksi dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN," kata Sudaryono.
Artikel Terkait
Kejagung Ungkap Pemborosan Rp 10,5 Triliun Per Tahun dalam Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis
Mantan Wakil Kepala BGN Ajukan Praperadilan, Kejagung Minta Ditolak
Prabowo Tunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN Baru, Fokus Pembenahan Program MBG
Kepala BGN Ancam Pecat Kepala SPPG yang Langgar Aturan, 261 Pegawai Non-ASN Sudah Dipecat