Kesejahteraan Guru dan Prioritas Anggaran Pendidikan: Saatnya Negara Tidak Pelit di Ruang Kelas

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan target ambisius menuju Indonesia Emas 2045, ada satu ironi yang terus menghantui dunia pendidikan kita: guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi sering diperlakukan seolah tanpa hak atas kesejahteraan yang layak. Mereka diminta mendidik anak-anak bangsa, membentuk karakter, menanamkan kejujuran dan cinta tanah air, namun sebagian dari mereka harus pulang dengan pertanyaan besar: apakah gaji bulan ini cukup untuk membeli beras, membayar kontrakan, atau membiayai sekolah anak-anak mereka sendiri?

Paradoks ini menjadi sorotan tajam dari Didi Irawadi Syamsuddin, anggota DPR RI tiga periode, yang mengingatkan bahwa pendidikan adalah investasi peradaban, bukan sekadar pengeluaran. Pemerintah memang telah melakukan perbaikan, seperti pengangkatan guru honorer melalui skema PPPK dan peningkatan tunjangan bagi sebagian guru non-ASN. Namun, di berbagai daerah, masih banyak guru honorer dan tenaga kependidikan yang bergulat dengan ketidakpastian status dan penghasilan yang jauh dari kata memadai.

Didi mencontohkan bagaimana Jepang dan Jerman bangkit dari kehancuran perang dengan menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama. Kisah Kaisar Jepang yang bertanya, "Berapa guru yang masih tersisa?" setelah kekalahan perang, menjadi pengingat bahwa dari tangan gurulah sebuah bangsa belajar berdiri kembali. Negara-negara maju seperti Jerman, Luksemburg, dan Korea Selatan memberikan perhatian serius pada kualitas dan kesejahteraan guru, karena mereka paham bahwa tidak mungkin menuntut pendidikan kelas dunia sambil membiarkan guru hidup dengan kesejahteraan kelas dua.

Di Indonesia, keberanian fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara lain, seperti hakim dengan kenaikan gaji hingga 280 persen, TNI/Polri, dan direksi BUMN, tidak terdengar sama lantangnya ketika berbicara tentang guru. Padahal, guru adalah profesi yang melahirkan semua profesi lainnya. Hakim menjaga keadilan, tentara menjaga pertahanan, polisi menjaga keamanan, tetapi guru membentuk manusia yang kelak menjadi hakim, tentara, polisi, dokter, insinyur, bahkan presiden. Ironis jika mereka justru berdiri paling belakang dalam antrean kesejahteraan.

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Dalam konteks anggaran pendidikan, Didi juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski tujuannya baik, pelaksanaannya masih diwarnai persoalan tata kelola, kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, dan pengawasan. Ia menyarankan agar pemerintah menunda ekspansi besar-besaran program tersebut hingga sistemnya benar-benar aman, transparan, dan tepat sasaran. Jangan mempertaruhkan ratusan triliun rupiah hanya untuk mengejar target, terutama jika sebagian pembiayaannya menggunakan ruang fiskal dalam anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi benteng bagi guru, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sekolah-sekolah yang masih rusak.

Anak-anak memang butuh makanan bergizi, tetapi setelah kenyang, mereka membutuhkan guru yang berkualitas, sekolah yang atapnya tidak bocor, buku, laboratorium, dan akses internet. Jangan sampai anggaran pendidikan terlihat berlimpah di dapur, tetapi kekurangan di ruang kelas. Negara harus mengembalikan keberanian anggarannya kepada fondasi pendidikan.

Didi menegaskan bahwa kesejahteraan guru bukan belas kasihan, melainkan kewajiban negara. Ia menyarankan penetapan penghasilan minimum yang layak bagi guru dan tenaga kependidikan, penyelesaian status guru honorer secara bertahap, penguatan tunjangan untuk guru di daerah terpencil, pengurangan beban administrasi, dan peningkatan anggaran untuk kompetensi serta fasilitas pendidikan. Yang terpenting, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG sebelum memperluasnya lebih jauh.

Bangsa ini boleh berhemat pada seremoni, perjalanan dinas, kemewahan pejabat, atau proyek yang belum mendesak. Bahkan ekspansi MBG pun dapat ditunda jika sistemnya belum dikelola dengan baik. Tetapi ada satu tempat di mana negara tidak boleh pelit: ruang kelas. Di sanalah masa depan republik sedang dibentuk, dan di depan ruang kelas itu berdiri seorang guru. Jika kepada mereka saja negara masih menghitung setiap rupiah dengan terlalu pelit, jangan terlalu cepat berbicara dengan gagah tentang Indonesia Emas.