OJK Kini Bisa Gugat Pelaku Usaha yang Rugikan Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis aturan main yang cukup penting. Aturan itu bernama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025, yang intinya memberi wewenang pada OJK untuk mengajukan gugatan hukum demi melindungi konsumen di sektor jasa keuangan.

Ini bukan langkah tiba-tiba. Aturan tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari mandat yang sudah diberikan undang-undang, tepatnya UU OJK dan UU P2SK. Jadi, OJK kini punya dasar hukum yang kuat untuk bertindak sebagai pembela hukum.

Menurut penjelasan resmi, gugatan yang diajukan OJK ini punya karakter khusus.

"Gugatan oleh OJK merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan prinsip hak gugat institusional (legal standing) sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan bukan gugatan perwakilan kelompok (class action)," jelas M. Ismail Riyadi, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, pada Selasa (20/1/2025).

Lalu, kapan OJK akan menggunakan hak gugatnya? Tindakan ini akan diambil ketika OJK menilai ada pelaku usaha yang berizin atau pernah berizin melakukan perbuatan melawan hukum. Tak hanya itu, pihak lain yang beriktikad tidak baik dan menyebabkan kerugian konsumen juga bisa digugat. Prinsipnya jelas: mengedepankan kepentingan umum, kemanfaatan, serta tentu saja, kepastian hukum dan keadilan.