Jadwal Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI Akhirnya Ditetapkan

Komisi XI DPR RI akhirnya mematok jadwal. Mereka akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan, atau yang biasa disebut fit and proper test, untuk tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Rencananya, proses ini bakal digelar dalam dua hari terpisah.

Menurut Ketua Komisi XI, Muhammad Misbakhun, tes akan dilangsungkan Jumat depan, tanggal 23 Januari 2026, lalu dilanjutkan pada Senin, 26 Januari. Jadwal ini merupakan hasil kesepakatan rapat pimpinan komisi.

"Kita sudah menyepakati bahwa jadwal fit and proper test akan dijalankan di hari Jumat dan hari Senin yang akan datang,"

kata Misbakhun di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (20/1). Kesepakatan ini nantinya masih harus dibawa ke rapat internal komisi untuk mendapat persetujuan final.

Proses ini sendiri merupakan tindak lanjut dari surat Presiden yang diterima pimpinan DPR. Ada tiga nama yang akan menjalani pemeriksaan ketat para anggota dewan.

Mereka adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, lalu Dicky Kartikoyono yang saat ini menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, dan Asisten Gubernur BI Solikin M. Juhro.

Misbakhun juga memberi gambaran soal pembagian waktunya. Karena hari Jumat waktu sidangnya lebih singkat, kemungkinan besar hanya satu calon yang akan diuji di hari itu.

"Dan di sana ada tiga nama yang disampaikan yaitu Bapak Thomas Djiwandono, kemudian Pak Dicky Kartikoyono dan Bapak Solikin M. Juhro dan tentunya saya harus mengatur jadwal karena hari Jumat itu hari yang pendek, kemungkinan Jumat 1 dan kemungkinan di hari Seninnya ada dua orang,"

jelasnya.

Nah, setelah rangkaian tes ini selesai, Komisi XI berjanji akan buru-buru menyampaikan hasilnya. Targetnya jelas: agar pimpinan DPR bisa membawanya ke rapat paripurna untuk diputuskan.

"Supaya bisa langsung dikirimkan kepada pimpinan DPR untuk diparipurnakan di tanggal 27 Januari, hari Selasa,"

tutup Misbakhun. Jadi, semua berjalan cepat. Hanya selang sehari setelah tes terakhir, hasilnya sudah diharapkan bisa ditetapkan di forum tertinggi dewan.