Pemerintah Tahan B40 Sampai 2026, B50 Ditunda Gara-gara Harga CPO Melebar

Dari sisi kebutuhan, hitung-hitungan Kementerian ESDM pada Oktober 2025 menyebutkan, kalau B50 diterapkan, butuh sekitar 20,1 juta kiloliter biofuel sawit per tahun. Jumlah ini jauh lebih besar ketimbang kebutuhan B40 yang 'cuma' 15,6 juta kiloliter. Realitas di lapangan sepanjang 2025, saat B40 berjalan, pemanfaatan biodiesel domestik tercatat 14,2 juta kiloliter. Masih ada gap.

Lembaga analis seperti Stockbit menilai keputusan ini rasional. Mereka bilang, selisih harga CPO dan minyak mentah yang melebar berpotensi membebani dana sawit untuk subsidi. Apalagi harga minyak dunia lagi relatif rendah, sekitar USD60 per barel. Dalam kondisi begitu, impor minyak mentah secara finansial lebih masuk akal bagi pemerintah ketimbang memaksakan naik ke B50.

"Bagi sektor sawit sendiri, dipertahankannya tingkat pencampuran berpotensi mengurangi prospek pertambahan permintaan, sementara menaikkan pungutan ekspor membuat program biodiesel menjadi lebih berkelanjutan dari sisi pendanaan," tulis Stockbit dalam laporannya, Rabu (14/1/2026).

Jadi, bagi industri kelapa sawit, keputusan ini punya dua sisi. Di satu sisi, permintaan domestik nggak akan melonjak drastis. Tapi di sisi lain, kenaikan pungutan ekspor itu justru bisa bikin program biodiesel lebih sehat dan mandiri secara pendanaan untuk jangka menengah.

Selain soal permintaan tadi, investor juga disarankan untuk jeli melihat faktor suplai. Perkembangan stok CPO di Malaysia dan potensi tambahan pasokan dari lahan sawit sitaan perlu dicermati. Dinamikanya bisa mempengaruhi pasar.

Intinya, pemerintah memilih langkah hati-hati. Pertahankan yang sudah jalan, perkuat pendanaannya, sambil terus mempersiapkan lompatan ke tingkat berikutnya ketika waktunya tepat.