Status Tanggap Darurat Diperpanjang di Empat Wilayah Aceh

Pemerintah akhirnya mengubah status penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Dari yang sebelumnya berstatus tanggap darurat, kini sebagian besar beralih ke fase transisi darurat. Pergeseran status ini menandai perubahan strategi penanganan pasca-bencana yang melanda wilayah tersebut.

Menurut Abdul Muhari, atau yang akrab disapa Aam, dari Pusat Data BNPB, setidaknya ada 14 kabupaten dan kota di Aceh yang sudah memasuki fase transisi ini. Namun begitu, situasinya tidak seragam di seluruh provinsi.

“Ini memang daerah-daerah kabupaten yang saat ini masih kita terus fokuskan pemulihan akses jalan darat. Juga distribusi logistik di titik-titik masyarakat yang masih cukup jauh dari posko kabupaten/kota,” jelas Aam dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).

Karena itulah, empat wilayah lain justru masih bertahan dalam status tanggap darurat. Keempatnya adalah Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya. Pemulihan akses dan distribusi bantuan di daerah-daerah ini dinilai masih menjadi pekerjaan berat.

Di tingkat provinsi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memutuskan memperpanjang status darurat bencana. Perpanjangan ini berlaku untuk 14 hari ke depan, atau hingga tanggal 22 Januari 2026 mendatang.

"Di Aceh ini pencarian korban masih terus dilakukan karena masih diperpanjang status tanggap darurat,” tegas Muzakir.

Lain cerita dengan dua provinsi tetangga. Untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, situasinya sudah lebih mending. Keduanya telah sepenuhnya bergeser ke status transisi darurat. Artinya, operasi pencarian dan penyelamatan korban skala besar telah dihentikan.

Meski begitu, tim SAR tidak serta merta bubar. Mereka tetap siaga. “Artinya, jika ada informasi dari masyarakat, ada informasi lokasi atau posisi yang mungkin diidentifikasi sebagai korban, maka tim SAR akan melakukan pencarian di titik tersebut,” papar Aam.

Nah, apa sih sebenarnya makna status transisi darurat ini? Intinya, ancaman langsung sudah mereda. Tapi dampak bencana masih nyata terasa dan butuh penanganan lanjutan yang serius. Fase ini adalah jembatan menuju tahap pemulihan jangka panjang rehabilitasi dan rekonstruksi. Fokus utamanya adalah stabilisasi kondisi dan pemulihan bertahap kehidupan warga.

Perubahan status ini, meski terkesan administratif, sebenarnya punya implikasi nyata di lapangan. Alokasi sumber daya, strategi logistik, hingga prioritas kerja tim penanggulangan bencana akan menyesuaikan.