Kementerian PKP Ubah Strategi, Penanganan Kawasan Kumuh Bakal Integrasikan Bantuan Fisik dan Ekonomi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, punya catatan penting soal penanganan kawasan kumuh. Selama ini, kata dia, upaya perbaikan seringkali cuma menyentuh kulitnya saja. Fisik bangunan ditata, lingkungan dibenahi. Tapi lihatlah beberapa tahun kemudian, kondisi itu bisa kembali seperti semula. Kenapa? Menurut Ara sapaan akrabnya akar masalahnya sering terletak pada ekonomi warga yang tak kunjung membaik.

"Karena ekonomi keluarganya tidak diperkuat sehingga penanganan ke depan harus terpadu," tegas Ara dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan lebih lanjut, "Rumahnya diperbaiki, ekonominya juga diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang."

Nah, untuk mengatasi hal ini, Kementerian PKP bakal mengubah pendekatan. Mereka akan coba gabungkan program penataan kawasan kumuh, misalnya di Jambi dan Sulawesi Tengah, dengan cara yang lebih menyeluruh. Intinya, nggak lagi parsial.

Pemerintah daerah diminta proaktif mengusulkan kawasan yang dianggap layak untuk ditangani. Nantinya, intervensi fisik lewat program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan digandeng dengan upaya pemberdayaan ekonomi. Untuk yang terakhir ini, bakal ada dukungan dari PT PNM dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Memang, selama ini pekerjaan rumah itu kerap terbengkalai. Fokusnya cuma pada tembok dan atap, sementara kemampuan warga untuk 'menghidupi' rumah yang sudah diperbaiki itu luput dari perhatian. Alhasil, program jadi kurang berkelanjutan.

Di sisi lain, Ara menekankan soal pentingnya data dalam penyaluran bantuan. Semua, termasuk BSPS, kini harus berbasis data yang akurat. Penerima dipilih berdasarkan persentase kemiskinan dan tingkat kesenjangan di suatu daerah. Tujuannya jelas: agar bantuan itu benar-benar sampai ke yang paling membutuhkan.

"Saat ini pengajuan BSPS mencapai sekitar empat juta, sementara kuota yang tersedia 400 ribu," ungkapnya.

"Karena itu, penyaluran harus berbasis data agar adil dan tepat sasaran," tambah Ara.

Dengan strategi kolaboratif ini, Kementerian PKP berharap komitmen mereka tak sekadar wacana. Penanganan kawasan kumuh diharapkan bisa lebih tuntas, tidak hanya memperindah wajah permukiman, tetapi sekaligus menguatkan denyut nadi ekonomi warganya.

(Nur Ichsan Yuniarto)