Anggota DPR Soroti Kondisi Perlintasan Kereta di Tulangan Sidoarjo yang Berbahaya

TVRINews, Sidoarjo

Lagi-lagi, kondisi perlintasan kereta api di Sidoarjo bikin geleng-geleng kepala. Yang jadi sorotan kali ini adalah lintasan sebidang di Tulangan. Aspalnya ambrol, penuh lubang, dan sama sekali nggak rata dengan rel. Bahaya? Sudah pasti. Bagi pengendara yang melintas, situasi ini ibarat melewati medan perang.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, angkat bicara. Ia menegaskan, permukaan jalan di area sebidang itu wajib dibuat rata. "Lintasan sebidang antara rel dan jalan raya itu harus rata. Tidak boleh ada lubang, apalagi lubang dalam," tegasnya pada Rabu, 25 Februari 2026.

Menurut Bambang, perlintasan di Tulangan kondisinya parah banget dan butuh perbaikan segera.

Soal ini bukan cuma urusan nyaman atau nggak nyaman. Ini soal nyawa. Bambang menjelaskan, kendaraan yang melambat atau malah mogok di atas rel karena jalan rusak, punya risiko besar tertabrak kereta yang melaju.

"Kalau kendaraan terhambat karena jalannya berlubang, sementara kereta sudah mendekat satu sampai dua kilometer, itu sangat berbahaya," ujarnya.

Ia mengingatkan, kejadian serupa sudah beberapa kali berakhir tragis di Sidoarjo. Kendaraan mogok di atas rel, lalu tertabrak. "Ini tidak boleh terjadi lagi," tegas Bambang.

Di sisi lain, Bambang mengakui ada upaya perbaikan. Saat penggantian rel di Tanggulangin, PT KAI sempat melakukan pengaspalan juga. Namun begitu, ia menegaskan bahwa tugas pengaspalan itu sejatinya ada di pundak pemerintah kabupaten, lewat dinas pekerjaan umum.

"Jangan sampai masyarakat terhambat di lintasan sebidang hanya karena koordinasi yang kurang maksimal," katanya.

Masalahnya nggak cuma infrastruktur. Tingkah laku pengendara juga jadi perhatian. Bambang menyoroti masih banyaknya pengendara motor yang nekat menerobos palang pintu di Tanggulangin. Pembatas jalur yang rendah, katanya, memudahkan aksi nekat itu.

"Pemerintah harus tegas. Kepolisian juga harus tegas," serunya.

Ia mengingatkan soal sanksi hukum yang sudah jelas ada di UU No. 22 Tahun 2009: ancaman tiga bulan penjara atau denda Rp750 ribu. "Itu bukan pilihan, tapi bisa dikenakan bersamaan," imbuhnya. Ia mendorong Satpol PP dan polisi setempat untuk lebih gencar melakukan pengawasan dan penindakan.

Dari sisi pengelola kereta, Kepala Stasiun Tanggulangin, Rico Franwista, cuma bisa mengimbau. Ia meminta masyarakat untuk lebih sabar dan patuh saat palang pintu tertutup.

"Kami mengimbau masyarakat untuk bersabar ketika palang pintu tertutup. Dahulukan perjalanan kereta api," ucap Rico.

"Jangan tergesa-gesa menerobos karena risikonya sangat fatal dan bisa menghilangkan nyawa."

Rico menekankan, keselamatan di perlintasan sebidang adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus kompak. Harapannya sih sederhana: dengan perbaikan infrastruktur yang bener dan penegakan hukum yang konsisten, kecelakaan maut di perlintasan Sidoarjo bisa dicegah. Nyawa pengguna jalan pun lebih terjamin.

Editor: Redaksi TVRINews