Namun begitu, yang juga disorot adalah cara AS berdiplomasi. Mengedepankan kekuatan militer untuk menciptakan perdamaian? Itu terdengar seperti kembali ke zaman hukum rimba, kata Iravani. Praktik semacam ini, jika dibiarkan, hanya akan melumpuhkan sistem keamanan kolektif yang dibangun PBB.
Kritik lain dilayangkan kepada Dewan Keamanan PBB sendiri. Lembaga ini dinilai terlalu sering absen, atau mungkin tak berdaya, ketika menghadapi ancaman dan agresi yang dilancarkan AS. Kekhawatirannya jelas: situasi ini bisa memupuk budaya impunitas, rasa kebal hukuman, yang sangat berbahaya bagi tatanan global.
Iravani juga menyentuh hubungan bilateralnya dengan Washington. Ia menyebut Presiden AS Donald Trump telah berulang kali melontarkan ancaman kekerasan terbuka terhadap Iran, meski sambil klaim mendukung rakyat Iran.
Pernyataan terakhirnya itu jelas merujuk pada komentar-komentar Trump terkai gejolak di Iran. Sebuah penutup yang meninggalkan nada peringatan, sekaligus mengukuhkan posisi Tehran yang tak mau berkompromi.
Artikel Terkait
Pemerintah Tegaskan Pemotongan Gaji Pejabat Masih Wacana, Belum Diputuskan
Bank Indonesia Siap Setor Sisa Surplus Rp40 Triliun ke Pemerintah
Said Didu Klarifikasi Polemik EO Sarang Korupsi: Targetnya Oknum Pejabat, Bukan Pelaku Profesional
SKK Migas Targetkan Dua Pabrik LPG Baru Beroperasi April Ini