Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berjanji bakal menyelesaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan pusat. Tenggat dari Kementerian Dalam Negeri sendiri sebenarnya masih cukup panjang, tapi Pramono tampaknya tak ingin berlama-lama.
“Saya sudah mendapatkan laporan mengenai Keputusan Presiden (Keppres) tentang hal itu,” ujar Pramono saat berbincang di Balaikota DKI, Rabu (17/12/2025).
Dengan dasar itu, ia menegaskan Pemprov DKI akan bertindak sebagai penengah yang adil. “Dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha,” tambahnya.
Namun begitu, ia sudah memerintahkan jajarannya untuk segera menggelar rapat. Pokoknya, Jakarta tidak boleh telat. Malah harus mendahului. “Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya,” tegas Pramono.
Soal teknisnya, ia melihat ini lebih gampang karena angka kisaran sudah ada. Tinggal dicari titik temu. “Karena memang angkanya kan sudah ada range-nya. Sehingga dengan demikian tinggal di range, itulah dicari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh,” lanjutnya.
Ditanya soal deadline dari Kemendagri, Pramono optimis. “Bismillah, Jakarta selesai sebelum dari itu, lebih cepat,” katanya penuh keyakinan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang sudah mengingatkan peran krusial gubernur dalam soal upah minimum ini. Baik UMP, UMSP, hingga UMK dan UMSK untuk 2026, gubernur memegang kendali penuh.
Mantan Kapolri itu menekankan, prosesnya harus tepat waktu, terkoordinir, dan ciptakan kondisi kondusif. Target akhirnya jelas: semua harus beres paling lambat 24 Desember 2025.
Waktunya tinggal sekitar seminggu. Makanya Tito mendesak pemda untuk serius dan koordinasi dengan baik. “Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026 yang tadi, terutama ini gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” pesan Tito.
Nah, dengan komitmen Pramono tadi, sepertinya Jakarta memang sedang berusaha memacu diri. Tinggal nanti eksekusinya di lapangan.
Artikel Terkait
93 Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi Juni 2026, Target Tampung Siswa Miskin
Polisi Konfirmasi Prajurit TNI dan Pemilik Warung di Kemayoran Berdamai, Tak Ada Tuntutan Ganti Rugi
Sultan Kemenaker Akui Biayai Kampanye Mantan Menteri Ida Fauziah
Kementerian Agama Rancang Regulasi Baru Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren