Perindo Soroti Banjir Sumatera: Bukan Bencana Alam, Tapi Kegagalan Tata Kelola

“Masalah logistik bencana juga tidak boleh lagi dianggap persoalan teknis semata. Banyak daerah masih menghadapi stok terbatas, distribusi lambat, dan koordinasi yang kurang efektif,” kata Manik.

“Ketika waktu respons menentukan keselamatan warga, kegagalan seperti ini menunjukkan perlunya kepemimpinan nasional yang lebih solid, lebih disiplin, dan lebih berorientasi pada hasil,” imbuhnya tegas.

Ruang reformasi yang tertunda, tegas dia, harus segera dieksekusi. Mulai dari digitalisasi sistem peringatan dini hingga penegakan standar kesiapsiagaan pemerintah daerah. Kepemimpinan BNPB juga dinilai perlu diperkuat, terutama dalam hal komunikasi dan tata kelola bantuan yang efektif.

Dalam pandangan yang lebih luas, Perindo mengangkat pentingnya apa yang disebut 'tobat ekologis', seruan moral dari Paus Fransiskus dalam Laudato Si. Bagi partai ini, seruan itu bisa menjadi landasan etis untuk memperkuat agenda kebijakan iklim di tingkat nasional.

“Kita membutuhkan keberanian politik untuk memperbaiki sistem yang gagal melindungi masyarakat dari krisis iklim, termasuk kebijakan di hulu yang mencegah perusakan lingkungan hingga di hilir untuk penanggulangan bencana," ujar Manik.

"Penegakan hukum terhadap ilegal logging, pembatasan eksploitasi sumber daya alam, penguatan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, hingga meninjau kembali UU Penanggulangan Bencana kita yang telah lama belum ter-update bukan lagi pilihan melainkan keharusan jika negara ingin menjaga martabat dan keselamatan rakyatnya,” tegasnya.

Posisi politik Perindo dalam isu ini jelas. Manik menggarisbawahinya dengan kalimat yang bernuansa.

“Bumi bukan sekadar tanah yang kita pijak, tetapi amanah yang harus dirawat untuk generasi mendatang. Tragedi seperti ini tidak boleh lagi dianggap sebagai takdir. Ini adalah panggilan untuk bertindak," katanya.

Partai Perindo, ditegaskannya, akan berada di garis depan untuk mendorong reformasi kebijakan yang lebih tegas dan tangguh. Sebuah kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat dan kelestarian ekologi Indonesia, tanpa mengabaikan keseimbangan ekonomi. Dengan mandat untuk memperjuangkan pembangunan berkelanjutan, komitmen mereka adalah terus mendorong pemerintah agar menempatkan tata kelola lingkungan dan kebencanaan sebagai prioritas strategis nasional. Mengingat geografi kita yang memang rentan.