BLTS 2025 Tembus 28 Juta Penerima, Gus Ipul: Data 7 Juta Lainnya Masih Diperiksa

Lebih dari 28 juta keluarga kini telah merasakan dampak Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) di tahun 2025. Kementerian Sosial melaporkan angka tersebut seiring dengan upaya penguatan verifikasi data di lapangan. Tujuannya jelas: memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang tepat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, membeberkan bahwa proses penyaluran ini dilakukan melalui dua jalur utama.

"Penyaluran BLTS Kesra hari ini yang datanya sudah tuntas itu 28 juta lebih," ujarnya dari Kantor Kemensos, Rabu (26/11/2025).

"Insyaallah akhir minggu atau minggu depan semuanya bisa tersalur."

Dari angka sebesar itu, Himpunan Bank Negara (Himbara) menyalurkan dana kepada 15,8 juta lebih KPM. Sementara itu, PT Pos Indonesia menangani sekitar 12,2 juta penerima manfaat.

Namun begitu, pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Menurut Gus Ipul, masih ada sekitar 6 hingga 7 juta KPM yang datanya sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Proses verifikasi ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, pendamping Kemensos, hingga perangkat desa dan kelurahan.

"Data yang 6-7 juta itu masih sedang kita verifikasi bersama dengan daerah," jelasnya.

"Setelah itu akan kita kembalikan ke BPS untuk dijadikan pedoman penyaluran tahap akhir tahun 2025."

Verifikasi ini cukup ketat. Mereka mengecek ulang mana KPM yang masih layak, yang tidak, dan juga calon penerima pengganti. Untuk saat ini, mereka yang berada di desil 1 hingga 4 masih punya peluang. Sebaliknya, kelompok desil 5 ke atas sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Gus Ipul menegaskan, setiap proses penyaluran dimanfaatkan untuk memperbaiki data.

"Setiap penyaluran kita jadikan kesempatan untuk verifikasi lapangan. Kalau ini kita lakukan terus, insyaallah data semakin akurat dan bantuan makin tepat sasaran," katanya.

Di sisi lain, Kemensos juga membuka lebih banyak saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Ini sesuai arahan Presiden Prabowo. Masyarakat yang merasa ada ketidaksesuaian bisa menyampaikan koreksi atau usulan melalui berbagai cara. Mulai dari aplikasi SIKS-NG, fitur Usul/Sanggah di Cek Bansos, Call Center 171, sampai layanan WhatsApp yang masih dalam tahap pengembangan.

"Kami sangat terbuka. Kalau ada yang dirasa kurang pas, masyarakat bisa mengoreksi melalui saluran yang sudah ada," kata Gus Ipul.

Hal menarik yang dia sampaikan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk secara sukarela mengundurkan diri dari program bansos. Mereka merasa sudah mampu secara ekonomi.

"Sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mulai menolak bansos. Mereka merasa sudah cukup, dan kami harapkan ini dialokasikan kepada saudara lain yang lebih membutuhkan," ujar Gus Ipul.

Fenomena positif ini terekam baik melalui aplikasi Cek Bansos maupun laporan langsung dari verifikator di lapangan.

Lalu, bagaimana dengan stiker penanda penerima bansos yang sempat ramai diperbincangkan? Menurut Gus Ipul, kebijakan itu murni inisiatif lokal. Meski begitu, dampaknya ternyata cukup baik.

"Ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Itu kami hormati dan kami apresiasi," ungkapnya.

Baginya, ini adalah sebuah pertanda baik yang menumbuhkan kesadaran baru di tengah masyarakat untuk saling mengingatkan dan mengoreksi.