Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, baru-baru ini memberikan penjelasan soal pembayaran denda haji, atau yang dikenal dengan dam. Intinya, pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada para jemaah dalam menunaikan kewajiban ini.
"Semua kita serahkan kepada jemaah," tegas Gus Irfan saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Haji di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).
Menurutnya, jika ada jemaah yang merasa lebih nyaman untuk melaksanakan dam di Indonesia, hal itu sangat dimungkinkan. Pihaknya siap membuka peluang.
"Kalau jemaah ingin menjalankan dam di Tanah Air, tentu akan kita berikan peluang," ujarnya lagi.
Artikel Terkait
Mentan: Stok Beras Nasional Capai 5 Juta Ton, Tertinggi Sejak Indonesia Merdeka
BGN Jelaskan Alasan Anggarkan Rp113 Miliar untuk Jasa Event Organizer
Inflasi AS Melonjak ke Level Tertinggi Setahun Akibat Konflik Iran dan Harga BBM
Wamenkominfo: Infrastruktur Telekomunikasi Kunci Utama AI untuk Dongkrak Pertanian