Gus Irfan Paksa Pejabat Baru Berlari, Tinggalkan Cara Lama di Haji dan Umrah

Di Masjid Kementerian Agama, Jakarta Pusat, suasana Rabu (26/11) pagi terasa berbeda. Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah yang baru, berdiri tegas. Dalam pelantikan pejabat struktural kementerian barunya, ia tak segan menyoroti hal-hal yang selama ini dianggap tidak tepat.

"Artinya, kita harus berani membenahi proses-proses lama yang tidak tepat," ujarnya, suaranya jelas terdengar.

Ia melanjutkan, "Membereskan praktik-praktik yang tidak sesuai, dan memastikan bahwa seluruh sistem ini berjalan di jalur yang benar."

Menurutnya, setiap keputusan yang diambil hari ini akan punya dampak besar. Bukan cuma untuk besok atau lusa, tapi untuk kelancaran ibadah haji dua tahun ke depan. Itu sebabnya, tuntutannya tegas.

"Itulah sebabnya saya menegaskan sejak dilantik hari ini, saudara-saudara dituntut, sekali lagi, dituntut untuk berlari. Tidak cukup berjalan kaki, harus berlari."

Sebagai kementerian baru, tekanan yang mereka tanggung memang tidak main-main. Gus Irfan menegaskan, mereka dituntut untuk melakukan lompatan, bukan sekadar meneruskan kebiasaan lama. Pola business as usual harus ditinggalkan.

"Dalam posisi sebagai Kementerian baru, tuntutan kepada kita tidak kecil. Kita diminta bukan hanya melanjutkan apa yang sudah ada, tetapi melakukan lompatan. Menghadirkan cara kerja baru yang benar-benar meninggalkan pola business as usual," tegas dia.

Di sisi lain, ia menyadari sejumlah kebijakannya berisiko tidak populer. Ambil contoh perubahan penetapan kota berdasarkan waiting list. Meski menuai kritik, langkah ini disebutnya sebagai amanat undang-undang yang wajib dijalankan.

"Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita melakukan perubahan penetapan kota berdasarkan waiting list, dan ini adalah perintah undang-undang, walaupun risikonya membuat kita tidak populer," imbuhnya.

Sayangnya, kebijakan itu kerap mendapat framing negatif. Beredar misinformasi dari pihak-pihak yang mungkin belum sepenuhnya paham dengan gambaran besarnya.

Karena itulah, peran para pejabat baru ini menjadi krusial. Mereka bukan hanya eksekutor, tapi juga penjaga narasi kementerian. Tugas mereka adalah menjelaskan kebijakan secara utuh, menyampaikan kontra-narasi yang membangun, sekaligus menenangkan gejolak di masyarakat.

"Narasi yang mengedepankan fakta, akal sehat, dan niat baik dari kebijakan yang kita buat," pungkas Gus Irfan menutup arahan.