Rerie MPR: Kesiapsiagaan Bencana Perlu Berbasis Nilai Kebangsaan dan Pengetahuan Lokal

Gemah ripah loh jinawi. Ungkapan lama itu sering menggambarkan kekayaan alam Indonesia. Tapi di balik itu, kita hidup di tanah yang labil, dikelilingi oleh lingkaran gunung berapi yang aktif. Fakta inilah yang menjadi titik tolak pernyataan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, atau yang akrab disapa Rerie, dalam sebuah acara di Semarang, Jumat lalu.

Menurutnya, membangun kesiapsiagaan bencana di masyarakat bukan cuma soal teknis. Itu erat kaitannya dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita pegang. "Dampak bencana yang terjadi itu menghadirkan sebuah ujian terhadap solidaritas sosial dan kesetiaan kita pada nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," ujar Rerie.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI yang mengusung tema penguatan kesiapsiagaan berbasis pengetahuan lokal. Acara digelar di kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Rerie melihat, kondisi geografis kita menghadirkan tantangan luar biasa. Karena itu, kesiapan masyarakat harus lebih dari sekadar tangguh. Mereka juga perlu tanggap. Di sinilah, nilai-nilai Pancasila bisa dijadikan dasar etika saat berhadapan dengan musibah.

"Jumlah korban bencana itu bukan sekedar angka statistik, karena kita berhadapan dengan jiwa-jiwa yang memiliki martabat," tegas politikus NasDem itu.

Ia lantas mengingatkan amanat konstitusi untuk melindungi setiap warga negara dengan mengedepankan nilai kemanusiaan. Bencana dan dampaknya, tegasnya, adalah tanggung jawab bersama.

Namun begitu, Rerie punya harapan lebih. Ia mendorong agar masyarakat yang terdampak bencana tak selamanya memposisikan diri sebagai korban. Mereka juga bisa menjadi penggerak, pihak yang kelak ikut menyelesaikan persoalan kebencanaan di daerahnya sendiri.

Bagaimana caranya? Perlindungan dari bencana yang diamanatkan konstitusi harus direalisasikan secara nyata. "Dalam bentuk mempersiapkan dan memampukan masyarakat untuk melakukan pencegahan, pengurangan risiko, dan pendidikan kesiapsiagaan," jelasnya.

Dan yang tak kalah penting, menurut Rerie, adalah memastikan tata ruang berbasis keilmuan benar-benar diwujudkan. Tata ruang yang dipahami seluruh masyarakat, sebagai bagian dari mitigasi bencana.

Acara di Semarang itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat dan praktisi. Turut hadir Plt. Deputy Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryoutomo; Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggung; serta Direktur Yayasan Skala Indonesia, Trinirmalaningrum. Peserta datang dari berbagai kalangan, mulai dari pemprov, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, hingga media.