MUI Tegaskan Pajak Sembako dan Kebutuhan Pokok Haram Hukumnya

Barang-barang kebutuhan pokok dan konsumtif primer, menurut fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI), haram hukumnya untuk dikenakan pajak. Ini bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan hasil keputusan resmi yang digulirkan dalam Sidang Komisi Fatwa pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI MUI di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (22/11/2025).

Yang menarik, MUI juga mengusulkan agar zakat yang sudah dibayar umat Islam bisa dipertimbangkan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Sebuah langkah yang dinilai bisa menciptakan keadilan partisipatif.

KH Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Bidang Fatwa, usai sidang menjelaskan bahwa fatwa ini lahir dari konsep pajak berkeadilan. Menurutnya, hubungan antara rakyat dan pemerintah harus dibangun secara timbal balik, saling menguatkan, demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

"Pajak berkeadilan, bagaimana hubungan antara rakyat dan penguasa, dalam hal ini pemerintah, itu diikat dalam hubungan timbal balik yang saling menguatkan untuk tujuan perwujudan kemaslahatan. Dan pajak, ditujukan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Asrorun.

Dia memaparkan beberapa poin kunci dari konsepsi pajak yang mereka tetapkan. Pertama, pajak hanya dibebankan kepada warga negara yang secara finansial mampu. Besarannya secara syar'i disetarakan dengan nisab zakat mal, yaitu setara dengan 85 gram emas.

Kedua, objek pajak seharusnya dikenakan pada harta yang punya potensi untuk diproduktifkan, atau yang termasuk dalam kategori kebutuhan sekunder dan tersier. Dengan kata lain, bukan kebutuhan primer atau dharuriyat.

"Jadi kalau di dalam fikih itu masuk kategori yang hajiyat dan juga tahsiniyat, bukan kebutuhan dharuriyat, bukan kebutuhan primer," tegas Asrorun.

Di sisi lain, pajak yang sudah dibayar wajib pajak secara syar'i dianggap sebagai milik rakyat. Pengelolaannya kemudian diamanahkan kepada pemerintah, dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Asrorun juga menegaskan bahwa barang kebutuhan primer tidak boleh dibebani pajak berulang. Hal yang sama berlaku untuk barang konsumtif primer seperti sembako. Bahkan, bumi dan bangunan yang ditempati secara non-komersial juga tidak boleh kena pajak berulang karena secara hakikat tidak berkembang.

Meski ketaatan terhadap aturan pajak yang sah itu wajib, namun pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di atas dianggap haram.

Dan yang terakhir, zakat yang sudah dibayarkan dapat menjadi pengurang kewajiban pajak. Sebuah terobosan yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan lebih luas.

Langkah MUI ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan fiskal ke depan.