Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan kabar baik. Usai mengikuti Doa Awal Tahun di kantornya, Jumat (9/1) lalu, ia mengonfirmasi bahwa komitmen pemerintah mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan terus berjalan. Caranya? Dengan mengembangkan Sekolah Rakyat.
"Alhamdulillah, tahun ajaran 2025-2026 ini, sudah ada Sekolah Rakyat yang beroperasi di 166 titik," ujar Mensos.
Ia melanjutkan dengan nada optimis, "Lebih dari 15.000 siswa sudah berada di sana, mengikuti proses belajar mengajar."
Namun begitu, angka itu belum dirasa cukup. Pemerintah punya rencana lebih besar. Sasaran mereka adalah kelompok yang kerap terabaikan, the invisible people, yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan layak. Untuk menjangkau mereka, akan ada penambahan besar-besaran titik sekolah baru.
"Tahun ini, 104 titik sekolah permanen mulai dibangun. Lalu di 2026 nanti, ditambah lagi 100 titik," jelasnya.
Ia memperkirakan, "Kalau semua lancar, kira-kira sampai 2027 nanti akan ada 200 titik tambahan."
Setiap sekolah permanen yang dibangun nantinya dirancang cukup luas. Sekolah-sekolah ini bisa menampung sekitar 300 siswa, dengan pembagian yang merata untuk jenjang SD, SMP, dan SMA masing-masing kira-kira 100 anak.
Dengan skema penambahan ini, dampaknya akan signifikan. Total kapasitas Sekolah Rakyat diproyeksikan melonjak. Pada tahun ajaran 2026-2027, diharapkan bisa menampung hingga 45.000 siswa, tentu dengan menyertakan siswa yang sudah ada saat ini.
Yang menarik, konsep Sekolah Rakyat ini tidak berdiri sendiri. Menurut Mensos, program ini adalah bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan. Ada dua jalur yang berjalan beriringan.
"Jalur pertama untuk siswa, putra-putrinya dapat pendidikan di Sekolah Rakyat. Jalur kedua untuk orang tua dan keluarganya, mereka dapat program pemberdayaan," tambahnya.
Harapannya jelas. Ketika sang anak lulus nanti, kondisi ekonomi keluarganya juga sudah ikut terangkat. Dengan kata lain, naik kelas bersama.
Langkah strategis ini bukan muncul begitu saja. Ini adalah mandat khusus dari Presiden RI kepada Kemensos. Intinya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dengan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sebagai dua pilarnya.
Artikel Terkait
Jokowi Beri Tanggapan soal Lagu Pujian untuk Bahlil yang Viral di Depan Rumahnya
PBB Kecam Rencana Israel Perluas Pendudukan di Gaza hingga 70 Persen
Kementerian HAM Bantah Tuduhan Manipulasi Partisipasi Publik dalam Revisi UU HAM
DPR: Regulasi Jangan Matikan Sektor Swasta yang Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi