Purbaya juga menegaskan bahwa data yang dimilikinya mirip dengan data milik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. "Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa angkanya mirip kok," imbuhnya.
Tantangan Transparansi Data dari Dedi Mulyadi
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menantang Menkeu Purbaya untuk membuka secara transparan data daerah mana saja yang dimaksud memiliki dana mengendap dalam bentuk deposito. Dedi menegaskan bahwa dirinya telah mengecek dan tidak ada dana Pemda Jabar yang disimpan dalam deposito.
"Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," ujar Dedi Mulyadi, Senin (20/10/2025).
Dedi menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Dampak Opini Negatif terhadap Daerah
Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengingatkan bahwa tudingan dana mengendap bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya.
"Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan," tegas Dedi.
Konflik antara Menkeu Purbaya dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ini menyoroti pentingnya transparansi data keuangan daerah dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran.
Artikel Terkait
Rocky Gerung Beberkan Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jokowi di Kasus Mark Up Kereta Cepat Whoosh
Bahlul Buka Luka Masa Lalu: Dulu Saya Korban Busung Lapar!
Luhut Bongkar Pasang soal Whoosh, Ini Alasan Pengamat Minta Audit!
Siapa Sangka, Warisan Jokowi Ini Justru Bikin Negara Tercekik?