Prabowo Geram, Larang Pejabat Wisata Bencana

Suasana di Sidang Kabinet Paripurna, Senin siang itu, tegang. Presiden Prabowo Subianto tampak tak bisa menyembunyikan kegeramannya. Yang jadi sasaran kemarahannya? Ulah sejumlah pejabatnya sendiri yang datang ke lokasi bencana, dari Aceh hingga Sumbar, tapi lebih banyak cari muka ketimbang benar-benar bekerja.

“Saya mohon,” ujarnya tegas di hadapan seisi kabinet di Istana Merdeka, “jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan dianggap hadir.”

Pernyataannya blak-blakan. Bencana alam, dalam pandangannya, sama sekali bukan panggung untuk absensi atau ajang pencitraan.

Menurut Prabowo, kehadiran pejabat entah dari pusat atau daerah harus memberi solusi nyata. Bukan cuma sekadar laporan rutin yang kemudian dilaporkan lagi ke atasannya. Kalau cuma datang untuk terlihat sibuk, efeknya justru buruk: rakyat yang melihat akan jadi sinis.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahaya yang lebih mengerikan: lahirnya ‘budaya wisata bencana’. Istilah itu ia lontarkan untuk menggambarkan praktik menjadikan penderitaan rakyat sebagai objek tontonan atau bahkan alat kampanye politik. “Kita tidak mau ada budaya itu. Jangan,” tegas Ketum Gerindra tersebut.

“Kalau datang, harus jelas tujuannya untuk membantu mengatasi masalah,” imbuhnya.

Tak cuma kritik, Prabowo juga memberi ultimatum. Ia meminta semua menteri dan jajarannya menyesuaikan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam penanganan darurat ini. Datang ke lapangan itu wajib dibarengi aksi. Titik.

Pertanyaan-pertanyaan praktis ia sodorkan sebagai contoh. Misalnya, saat daerah kekurangan air bersih, apa langkah konkret yang diambil? Atau ketika pasokan BBM terhambat karena isolasi, solusinya seperti apa? Intinya sederhana tapi mendasar.

“Rakyat jangan cuma ditengok,” katanya dengan nada tinggi, “tapi ditolong.”