Lewat akun media sosialnya, birokrat senior Muhammad Said Didu menyampaikan peringatan keras. Peringatannya untuk Presiden Prabowo Subianto: waspadai kudeta sunyi. Ini bukan sekadar komentar biasa, tapi serangkaian cuitan yang ia unggah selama tiga hari berturut-turut, mulai Jumat hingga Minggu lalu.
Inti kegelisahannya? Peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dinilai "banyak tingkah". Menurut Said Didu, ada pola yang mengkhawatirkan dari pimpinan Polri itu.
Ia menilai Kapolri kerap membuat aturan sendiri, meski aturan mainnya sudah jelas. Contohnya soal larangan polisi aktif memegang jabatan di luar institusi. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada, tapi menurut Said Didu, Kapolri malah membuka pintu dengan menetapkan 17 lembaga yang masih boleh diisi oleh polisi. Tindakan ini, dalam pandangannya, jelas melawan putusan MK.
Tak cuma sampai di situ. Said Didu juga menyoroti soal wacana pembentukan Tim Reformasi Polri. Alih-alih menunggu arahan dari Presiden Prabowo yang sudah mengumumkan rencana tersebut, Kapolri justru lebih dulu membentuk tim internal. Langkah ini dianggapnya sebagai bentuk pembangkangan lain.
Kumpulan kejadian itulah yang mendorong Said Didu menyampaikan peringatan terbuka kepada Presiden. Ia mempertanyakan kendali kekuasaan yang sebenarnya.
"Bapak Presiden @prabowo yth, mohon bertanya, apakah bapak secara de jure dan de facto masih mengendalikan kekuasaan di Indonesia dan apakah Indonesia masih negara hukum? ataukan memang 'kudeta sunyi' sedang berjalan cepat?"
Dalam cuitan terpisah, sindirannya bahkan lebih tajam. Ia menyebut Kapolri bakal mengangkat dirinya sendiri jadi presiden.
"Dia yang maha kuasa. Dilarang konstitusi (MK) pegang jabatan sipil- (tapi) dia buat keputusan membolehkan. Presiden mau buat Tim Reformasi- dia buat sendiri Tim Reformasi. Sepertinya dia segera munculkan SK mengangkat dirinya menjadi Presiden,"
Di sisi lain, nada pesimis tetap terasa. Pada akhir rangkaian cuitannya, Said Didu kembali menegaskan kecurigaannya.
"Sepertinya 'kudeta sunyi' dari SOP sedang berjalan,"
Pernyataan-pernyataan keras ini tentu menyisakan banyak tanya. Said Didu, yang pernah menjabat Sekretaris Kementerian BUMN, jelas bukan orang sembarangan. Kritiknya, terlepas dari pro-kontra, menyiratkan kegelisahan tertentu di kalangan birokrat. Apakah ini sekadar persepsi, atau ada sesuatu yang memang sedang tak beres? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT